Menko PMK Pastikan Dana Calon Jemaah Haji Rp150 Triliun Dikelola dengan Aman
Muhadjir menegaskan bahwa BPKH merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga, pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa dana calon jemaah haji sebesar Rp 150 triliun dikelola dengan aman. Menurut dia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana tersebut dengan sangat hati-hati.
"Bisa kita pastikan bahwa pengelolaan dana haji dilaksanakan dengan sangat profesional, prudent, penuh kehati-hatian dan semuanya aman," jelas Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Sabtu (5/6/2021).
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar Pranowo ke MK? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu.
-
Apa yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebelum ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4). Ganjar-Mahfud berangkat bersama tim hukum dari Hotel Mandarin, Jakarta Pusat serta melaksanakan doa bersama sebelum ke MK.
-
Kapan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
-
Kenapa Ganjar dan Mahfud siap menerima putusan MK? “Saya dengan Pak Mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi, apapun pasti akan kita ikuti,” kata Ganjar, saat diwawancarai di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (22/4).
-
Di mana Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
Dia menyadari bahwa ada masyarakat yang mempertanyakan keberadaan dana haji yang selama ini telah disetorkan. Bahkan, Muhadjir menyebut ada pihak yang membuat isu bahwa dana haji saat ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Muhadjir menegaskan bahwa BPKH merupakan badan yang independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Sehingga, pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
"Tidak ada namanya isu-isu seperti yang berkembang di masyarakat. Artinya apa? Dana haji saya jamin aman," tegasnya.
Dia mengakui bahwa pembatalan pemberangkatan ibadah haji 2021 membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama. Namun, Muhadjir menjelaskan keputusan ini diambil pemerintah dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi Covid-19.
"Jumlah yang berangkat itu ratusan ribu. Tentu saja tidak mudah untuk mengelola mereka terutama dalam kaitannya dengan status kesehatannya," ujar dia.
"Mudah-mudahan keputusan pahit ini adalah pil yang justru menjadi obat untuk kita semua. Bukan sesuatu yang harus kita sesali. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa berangkat seperti sedia kala," sambung Muhadjir.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia tahun 1442 H/2021 M. Ini merupakan tahun kedua tidak adanya keberangkatan haji di masa pandemi.
Keputusan ini tentu membuat daftar tunggu calon jamaah haji menjadi lebih lama. Ketua BPKH Anggito Abimanyu menyampaikan hingga kini jumlah waiting sudah mencapai 5.017.000 orang.
Jika setiap tahun kuota haji Indonesia tetap 220.000 orang, setidaknya memerlukan waktu 22 tahun. Kendati begitu, keputusan peniadaan pelaksanaan adalah ihtiar untuk menjaga keselamatan para calon jemaah haji.
Baca juga:
Kemenag Tangsel: Daftar Sekarang, Berangkat Haji 24 Tahun Lagi
PAN Kritik Pemerintah Terlambat Lobi Arab Saudi Soal Kuota Haji
Tak Berangkatkan Haji 2021 Tidak Terkait Lemahnya Lobi Pemerintah
Sultan Minta Calhaj di DIY Pahami Keputusan Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji
Dubes RI untuk Saudi Bantah Indonesia Tak Dapat Kuota Haji Karena Vaksin Sinovac
DPR Sebut Indonesia Tak Berangkatkan Haji Bukan Karena Kuota, Tapi Keselamatan Jemaah