Menko PMK Ungkap Pembangunan SDM jadi Prioritas di 2023, Ini Daftar Programnya
Menko PMK menjelaskan program pembangunan SDM meliputi tiga isu utama, yakni penurunan angka kemiskinan, prevalensi penurunan stunting, dan revitalisasi vokasi.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023.
"Pemerintah terus memperkuat program untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Jumat (6/1).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Di mana Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
Menko PMK menjelaskan program pembangunan SDM meliputi tiga isu utama, yakni penurunan angka kemiskinan, prevalensi penurunan stunting, dan revitalisasi vokasi.
"Kami berharap seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia pendidikan bisa berperan aktif dan ikut ambil bagian dalam menyukseskan program prioritas SDM," ujar Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, upaya pemerintah dalam menangani penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan meluncurkan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, program peningkatan pendapatan masyarakat, dan program penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Program ini tentunya perlu dilakukan melalui gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan lintas sektor," katanya.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul, kompeten, produktif, dan berdaya saing.
Kemenko PMK, kata dia, berharap seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing sebagai modal untuk mewujudkan Indonesia Maju.
"Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh pihak harus bersinergi dan berkolaborasi sehingga sumber daya yang ada bisa digunakan secara efektif dan efisien," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2022 sebesar 5,7 persen. Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di antara 5,3 persen pada tahun 2023.
Dengan angka pertumbuhan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat dikatakan sangat tangguh. Angka tersebut juga menjadi modal kuat ekonomi Indonesia menghadapi ancaman resesi dunia.
"Semua pihak patut bersyukur karena pertumbuhan ini sudah relatif baik sehingga masih bisa optimistis menghadapi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 saat ini," katanya.
(mdk/ray)