Menko Polhukam sebut Jokowi tak mempan digertak negara asing

Sejumlah negara protes Indonesia soal hukuman mati. Pemerintah cuek saja. "Kita negara berdaulat," tegas Menteri Tedjo.

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan tidak akan terpengaruh dengan adanya penarikan duta besar negara lain di Indonesia terkait eksekusi hukuman mati gembong narkoba. Indonesia negara berdaulat, tak mempan digertak negara lain.

Tedjo menambahkan saat ini belum ada negara yang menarik duta besarnya. Yang ada Belanda dan Brasil memanggil pulang duta besarnya untuk berkonsultasi di negaranya. Hal ini pun tak mempengaruhi pemerintah Indonesia menjalankan hukuman mati terhadap terpidana narkotika.

"Saya tadi juga (komunikasi) dari intelijen Singapura dia mengatakan dulu Singapura menerapkan hukuman mati juga diprotes. Kalau kita lemah, kita akan begitu terus, kita negara berdaulat," ujar Tedjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).

Menurut Tedjo, Presiden Jokowi akan tetap menolak grasi dari terpidana hukuman mati narkoba meskipun negara-negara lain telah melobi. Diketahui, sejak kemarin PM Belanda, Australia dan Brasil gencar melobi Jokowi.

"Presiden sudah menyatakan bahwa semua grasi masalah narkoba akan ditolak oleh presiden," ujarnya.

Presiden Jokowi tidak akan tebang pilih terhadap terpidana suatu negara karena memiliki hubungan kedekatan yang khusus. Semuanya, kata Tedjo, baik Australia, Brazil maupun Belanda akan tetap dieksekusi jika vonis dari pengadilan hukuman mati.

"Saya belum tahu apakah sudah diajukan, tapi semua kasus yang sudah incracht hukum mati karena kasus narkoba, grasi akan ditolak oleh presiden. Ini pernyataan dari presiden. Jadi tidak akan tebang pilih " ujarnya.