Menko Puan kumpulkan para menteri bahas defisit BPJS Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rakor koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Puan meminta dilakukan kajian pengendalian defisit BPJS Kesehatan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rakor koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas pengendalian defisit BPJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Barat no 3, Jakarta Pusat, Senin (6/11). Rakor ini merupakan kelanjutan dari rakor pada 25 Juni 2017.
"Rakor hari ini fokus pada apa yang sudah digagas dengan Menkeu beberapa waktu lalu,: ungkap Puan saat memberikan pengantarnya.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa yang dibahas oleh Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan dalam pertemuan tersebut? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempermudah akses bagi peserta JKN? Inovasi berbasis digital dihadirkan BPJS Kesehatan Ia menjelaskan, sejumlah inovasi berbasis digital yang dihadirkan BPJS Kesehatan demi memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN antara lain meliputi BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA), dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat? Untuk itu, mereka melakukan transformasi digital dengan menghadirkan berbagai layanan inovatif yang mengandalkan teknologi dan digitalisasi.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan menangani pengaduan peserta di rumah sakit? Petugas rumah sakit yang ditunjuk akan bertugas memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta JKN terkait pelayanan. Selanjutnya, petugas akan mencatat pada aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP)," jelas Ghufron saat peluncuran yang terpusat di RSUP Dr. Sardjito, Jumat (29/9).
Sejumlah menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga hadir dalam rapat koordinasi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.
Sebelumnya, Puan meminta dilakukan kajian opsi-opsi pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Di antaranya pengendalian defisit bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Saat ini, ada 34 pemerintah provinsi, serta 531 pemerintah kabupaten/kota. Kepada mereka, Puan menyarankan agar turut berperan dengan mengalokasikan minimal 10 persen iuran untuk BPJS Kesehatan.
"Mereka itu mengalokasikan anggaran kesehatannya, yang seharusnya disesuaikan, kalau di pusat 5 persen, di mereka itu dialokasikan minimal 10 persen," kata Puan.
Selain itu, Puan juga meminta agar ada peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya pembayaran reimburse BPJS Kesehatan kepada rumah sakit bisa dilakukan tepat waktu.
"Sehingga kalau ada komplain dari rumah sakit atau masyarakat, bisa diselesaikan dengan lebih baik," ujar Puan.
Baca juga:
BPJS terancam defisit Rp 9 T, ini langkah antisipasi Menteri Sri Mulyani
Fraud diprediksi jadi penyebab BPJS Kesehatan masih defisit
IIPG dorong masyarakat gunakan BPJS
Kepala Dinkes DKI wajibkan rumah sakit bermitra dengan BPJS
BPJS Kesehatan minta masyarakat laporkan rumah sakit nakal