Menkopolhukam: Bila Ada Penyelewengan Bansos Covid-19 Silakan Lapor Saber Pungli
Dalam rapat yang dipimpin Mahfud selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas meminta untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan daerah.
Menkopolhukam Mahfud MD menggandeng Mabes Polri guna memantau pembagian bantuan sosial terkait Covid-19. Bila ditemukan penyelewengan, Mahfud meminta masyarakat segera melapor kepada aparat.
"Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti," ujarnya usai rapat terkait Saber Pungli secara virtual, Rabu (22/3).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang akan segera mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Mahfud klaim ingin memastikan bantuan yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran.
Dalam rapat yang dipimpin Mahfud selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas meminta untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan daerah.
"Jika menemukan pungutan liar di kementerian, pemerintah daerah atau lembaga, jangan segan-segan untuk mengadukannya. Bisa lewat telepon, email, sms, atau datang langsung ke posko saber pungli," tegasnya.
"Diharapkan ini bisa saling bersinergi untuk meningkatkan lagi kiprah Satgas dalam memberantas pungutan liar," sambung Mahfud.
Di tempat berbeda, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan Menkopolhukam Mahfud.
"Kita akan segera menindaklanjuti arahan pak Menkopolhukam. Antara lain dengan menyempurnakan struktur organisasi hingga ke daerah," kata Moechgiyarto.
Ada hal menarik dalam struktur baru Satgas Saber Pungli, yakni hadirnya para akademisi dan pegiat anti korupsi dalam jajaran Kelompok Ahli. Nama-nama mereka cukup populer antara lain mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UII Suparman Marzuki (Ketua), Rhenald Kasali (UI), Imam Prasojo (UI), Zainal Arifin Mochtar (UGM), dan Feri Amsyari (Direktur Pusako Universitas Andalas).
Baca juga:
Rujukan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Diminta Benahi Data Penerima Bansos
Hindari Keramaian, Polda Sumut akan Didistribusikan 25.778 Paket Bansos Door to Door
Pastikan Tepat Sasaran, Menko Muhadjir Bagikan Langsung Bansos Rp 600 Ribu ke Warga
Cermati Perbedaan Bantuan Dari Pemerintah Daerah dan Pusat
Klarifikasi Ketua RT di Depok yang Dituding Sunat Dana Bansos Rp25 Ribu
Pemerintah Tunjuk Grab Indonesia Salurkan Bansos Ke Masyarakat