Menkum HAM tak setuju ada Perppu ganti calon kepala daerah yang tersangka
Menkum HAM tak setuju ada Perppu ganti calon kepala daerah yang tersangka. Dia beranggapan usulan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka ketika gelaran Pilkada belum selesai tidak adil. Lagipula, lanjut dia, partai politik akan sulit mencari calon pengganti atas 'jagoan' yang mereka usung.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tidak setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengganti calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Yasonna, dikeluarkannya Perppu justru akan menimbulkan polemik.
"Kalau sampai ke Perppu apa yang diminta KPK, saya kira jangan lah karena banyak perdebatan. Soal PKPU kita serahkan bagaimana mekanismenya memang ini persoalan," kata Yasonna di Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta, Kamis (29/3).
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari Syahrul Yasin Limpo? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap aset milik terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan tengah menjalani persidangan. Adapun barang yang diamankan adalah sebuah mobil jenis minibus, yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
Pemerintah dan KPU telah membahas usulan KPK soal Perppu untuk mengganti calon kepala daerah yang terbelit kasus hukum. Yasonna meminta KPU mencari solusi lain yang tidak bertabrakan dengan UU untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"KPU sedang bahas, kemarin kita rapat Polhukam kita serahkan ke KPU. Saya kira itu jalan keluar yang diambil KPU tapi tetap ada persoalan. KPU lebih kreatif cari jalan keluar. Harusnya tidak bertentangan dengan UU," tegasnya.
Dia beranggapan usulan mengganti calon kepala daerah yang menjadi tersangka ketika gelaran Pilkada belum selesai tidak adil. Lagipula, lanjut dia, partai politik akan sulit mencari calon pengganti atas 'jagoan' yang mereka usung.
"Ada orang yang sudah beberapa bulan lalu kampanye sosialisasi ini kalau diganti ada yang mau enggak injury time jadi calon," tandas Yasonna.
Diberitakan sebelumnya, KPK mengusulkan pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) agar partai politik bisa mengganti calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka.
Merespons usulan KPK, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintah tidak akan menerbitkan Perppu tentang penggantian calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Sebab, pemerintah memandang belum mau menerbitkan Perppu karena dipandang dalam situasi darurat.
"Kalau harus lewat Perppu harus dibahas panjang dengan DPR lagi, harus mengubah UU, saya kira cukup dengan PKPU, ini kan kondisi yang darurat," kata Tjahjo
Baca juga:
KPU mau revisi PKPU asal dengan satu syarat
Soal calon kepala daerah tersangka, Demokrat sebut tak ada urgensi terbitkan Perppu
Revisi PKPU dianggap solusi akhiri polemik calon kepala daerah tersangka
Jaksa Agung sebut tunda kasus hukum calon kepala daerah agar Pilkada aman
JK nilai pembatalan calon kepala daerah sebaiknya diatur dalam PKPU
Gerindra tak setuju PKPU direvisi untuk ganti calon kepala daerah tersangka
Calon kepada daerah jadi tersangka, Mendagri serahkan ke aturan KPU