Menkum HAM tegaskan Perppu pembubaran ormas tak hanya untuk HTI
Yasonna enggan mengungkapkan ormas selain HTI yang akan dibubarkan. Dia mengatakan, terpenting Perppu telah dikeluarkan sehingga pemerintah dapat dengan cepat dalam membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila.
Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan Perppu tersebut tak hanya ditujukan ke Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diusulkan oleh pemerintah dibubarkan karena dianggap anti-Pancasila.
"Ndaklah. Masa hanya satu aja," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/7).
Yasonna enggan mengungkapkan ormas selain HTI yang akan dibubarkan. Dia mengatakan, terpenting Perppu telah dikeluarkan sehingga pemerintah dapat dengan cepat dalam membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila.
"Nanti, nanti, karena UU Ormas yang lama sangat hampir tidak memungkinkan kita melakukan pembubaran seperti itu. Sangat sulit. Jadi sekarang jangan kita biarkan sampai terjadi hal yang tak baik ke depannya," ujarnya.
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu tersebut ditandatangani 10 Juli 2017.
"Pemerintah memandang perlu mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 ini pada 10 Juli 2017. Artinya sudah dikeluarkan dua hari lalu," ujar Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Rabu (12/7).
Wiranto membeberkan alasan pemerintah mengeluarkan perppu tersebut. Saat ini masih terdapat kegiatan ormas yang pada kenyataannya bertentangan ideologi negara Pancasila dan UUD 45. Menurutnya, ini menjadi ancaman nyata eksistensi atau keberadaan bangsa dan menimbulkan konflik di masyarakat.
"UU nomor 17 tahun 2013 sudah tidak lagi memadai mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, baik aspek substantif normal dan larangan serta prosedur hukum," jelasnya.
UU yang ada belum detil mengatur pengertian ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Secara sempit dalam rumusan yang ada sekarang ini hanya terbatas ajaran atheisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal, ada ajaran lain yang bertentangan dan dikhawatirkan berpotensi menggantikan Pancasila. "Atau yang diarahkan mengganti ideologi Pancasila dan UUD dan mengganti eksistensi negara."
Di sisi lain, UU tersebut tidak mengatur larangan mencabut izin ormas yang sudah dikeluarkan pemerintah. Padahal, kata Wiranto, seharusnya pencabutan izin atau pembubaran juga perlu diatur. Karena itu, berdasar keputusan MK 139/PUU/VII/2009, Presiden bisa mengeluarkan Perppu. Dengan pertimbangan keadaan yang mendesak bahwa masalah hukum harus cepat diselesaikan.
Menurut Wiranto, ada kebutuhan mendesak yang membuat pemerintah menerbitkan Perppu. Di sisi lain, tidak memungkinkan membuat UU baru yang tentunya membutuhkan waktu lama dan proses panjang.
"Kekosongan tidak bisa diatasi dengan membuat UU baru yang prosedur membutuhkan waktu lama. Padahal suasana harus sudah diselesaikan, dituntaskan. Kalau tunggu UU baru waktu lama dan tidak bisa atasi masalah yang ada," jelasnya.
Baca juga:
Menko Polhukam umumkan Perppu pembubaran ormas antiPancasila
Pemerintah segera serahkan Perppu pembubaran ormas ke DPR
Terbitkan Perppu, Wiranto sebut UU Ormas lama tak memadai
Jaksa Agung sebut Perppu pembubaran ormas keputusan bersama
Aksi menolak Perppu pembubaran ormas antiPancasila
-
Kenapa ORARI dibentuk? Demi ketertiban pemakaian frekuensi, pada pertengahan 1967, pemerintah melakukan pemberlakuan wajib daftar bagi setiap Amatir radio dan broadcaster di Hubdam V Jaya.
-
Kapan upacara wisuda purnabakti Kemenkumham diadakan? Dalam periode 1 September 2022 - 1 Agustus 2023 tercatat 1.288 Pegawai pensiun yang tersebar pada Unit Utama, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham.
-
Kapan kejadian perampokan tersebut? Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Mokhamad Ngajib mengatakan kejadian perampokan Jumat (19/1) dini hari, tepat di depan rumah korban di Jalan Rappocini Raya Makassar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan? Video yang diunggah di Facebook pada 17 Agustus 2024 itu menampilkan sekelompok petugas berada di depan gerbang sebuah rumah. Mereka tampak tengah membacakan surat perintah penggeledahan.
-
Bagaimana pelaku melakukan pembunuhan dan mutilasi? Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil interogasi, korban dieksekusi di tempat indekos tersangka di Desa Triharjo, Sleman.
-
Bagaimana proses menguap membantu otak? Bentuk Protes dari Otak Menurut penelitian dari Princeton University yang dilansir dari situs Klikdokter mengungkapkan bahwa menguap sebenarnya merupakan proses pendinginan otak. Namun nggak hanya itu saja, hal tersebut juga bisa menjadi bentuk protes dari otak karena kekurangan oksigen atau tubuh yang kelelahan. Proses menguap itu sendiri melibatkan peregangan kuat di area rahang.