Menpan-RB: Penyederhanaan Birokrasi Antara Pusat dan Daerah Masih Belum Kompak
Tjahjo yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional itu mengungkapkan, bahwa kelanjutan penyederhanaan birokrasi saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, menyebut, penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah terkait penyederhanaan birokrasi masih menjadi tantangan yang saat ini dihadapi. Namun, proses penyederhanaan birokrasi harus terus dilanjutkan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden.
"Berangkat dari arahan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir tahun 2019 [tentang penyederhanaan birokrasi] yang menjadi pedoman kita, namun masih banyak beberapa teman baik di pusat maupun daerah menganggap penyederhanaan birokrasi itu tidak merupakan visi misi Presiden dan Wakil Presiden," papar Tjahjo saat rapat virtual Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Senin (29/6).
-
Bagaimana Pemprov Kaltim menjalankan Reformasi Birokrasi Tematik? Dalam RB Tematik, Pemprov Kaltim telah melakukan serangkaian kegiatan maupun sosialisasi dan capaiannya penurunan angka kemiskinan saat ini telah menurun, pengadaan barang dan jasa juga tertinggi, investasi juga bagus dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sedang dibangun.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Mengapa Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk menjalankan Reformasi Birokrasi? "Penghargaan ini menjadi inspirasi juga motivasi untuk Pemprov Kaltim agar terus membangun komitmen melaksanakan RB yang berdampak. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa pertahankan dengan program yang lebih baik lagi," ujar Sri Wahyuni setelah menerima penghargaan.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
Tjahjo yang juga Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional itu mengungkapkan, bahwa kelanjutan penyederhanaan birokrasi saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga.
"Sampai bulan Juni 2020 sudah mendekati 60 persen proses [penyederhanaan struktural] yang sudah selesai dari kementerian dan lembaga. Sisanya sudah ada yang mengusulkan dan akan kita dampingi secara periodik dan Insya Allah selesai Desember," ungkap Tjahjo.
Pada kesempatan sama, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, mengusulkan beberapa hal agar sasaran Reformasi Birokrasi (RB) memiliki dampak yang besar.
"Supaya RB terfokus dan memiliki impact (dampak) yang lebih besar, kita bisa menggunakan indikator kinerja untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, penyusunan organisasi, dan juga sasaran kinerja pegawai. Sehingga dengan indikator kinerja ini, sasaran RB dapat terfokus," ujar dia.
Baca juga:
Menpan RB Minta ASN yang Terjerat Kasus Narkoba Ditindak Tegas
Menpan RB Tjahjo Minta ASN Terpapar Radikalisme Tak Diberi Jabatan Penting
Pemerintah Beri Santunan Rp341 Juta untuk PNS yang Gugur Tangani Corona
Komisi II Setujui Penambahan Anggaran Kementerian PAN-RB, KASN dan BKN
DPR Minta Kemenpan-RB Tak Asal Beri Penghargaan Bebas Korupsi
Pemangkasan Eselon Jadi Syarat Kenaikan Tunjangan Kinerja