Mensesneg Minta Menteri, Wamen, dan Stafsus Segera Lapor Harta Kekayaan ke KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachaman menyebut bahwa seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju telah diminta oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini berlaku baik untuk menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden.
"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2019).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
Fadjroel sendiri mengaku rutin melaporkan hartanya setiap tahun sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero). Menurut dia, memang butuh waktu sekitar satu bulan untuk menyusun LHKPN sebab data-data yang dilaporkan harus detail.
Terlebih, pada periode pemerintahan kali ini, banyak penyelenggara negara yang berasal dari unsur swasta. Meski begitu, dia memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet akan melaporkan LHKPN.
"Yang lain kan baru, sebagian besar dari swasta. Jadi mereka diberi waktu. Say saja waktu awal memang panjang, mungkin perlu waktu sekedar satu bulan karena lebih detail daripada laporan pajak," jelasnya.
Sementara untuk staf khusus presiden, juga diwajibkan melaporkan total kekayaannya. Dia menuturkan para staf khusus sudah berjanji akan menyerahkan LHKPN pada Januari 2020.
"Semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. karena sebulan lah, perlu sebulan (mempersiapkan). Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. tapi sebenarnya gampang banget kok," tutur Fadjroel.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.
"Lupa saya jumlahnya (yang sudah dan belum). Tapi yang pasti bagi yang belum melaporkan kita harapkan para menteri yang baru ini supaya melaporkan," kata Basaria Panjaitan di Kota Malang, Rabu (4/12).
Basaria mengaku tidak ingat jumlah antara jumlah menteri yang sudah dan belum menyerahkan LHKPN sehingga memang perlu dilakukan pengecekan. Tetapi memang jumlahnya yang belum menyerahkan ini tidak begitu banyak.
"Mereka dari awal memang harus melapor juga, pas dilantik biasanya langsung melapor. Tapi saya lupa data jumlahnya," terangnya.
Baca juga:
VIDEO: KPK Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Jokowi Yang Belum Serahkan LHKPN
KPK Ingatkan Menteri dan Wamen Jokowi yang Belum Serahkan LHKPN
Enam Menteri dan Empat Wamen Belum Serahkan LHKPN, Stafsus Juga Wajib Laporkan Harta
Harta Bertambah, Menko Polhukam Mahfud MD Menyampaikan LHKPN ke KPK
Mahfud MD Lapor Harta Kekayaan Ke KPK
KPK Minta Ditjen Pajak Aktif Laporkan Jika Temukan Indikasi Suap Pemenang Proyek