Mensos Idrus Marham kembali diperiksa KPK terkait kasus PLTU Riau-1
Mensos Idrus Marham kembali diperiksa KPK terkait kasus PLTU Riau-1. Idrus mengaku, dirinya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes B Kotjo.
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.
"Saya punya keyakinan bahwa mungkin dalam rangka untuk penjelasan saya sebelumnya. Tentunya substansinya belum tahu persis, nanti mungkin setelah ditanyakan penyidik bisa saya sampaikan," ujar Idrus saat tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
-
Kapan Gus Ipul dilantik menjadi Menteri Sosial? "Tidak, tidak ada (tawaran jadi menteri di kabinet selanjutnya)" kata Gus Ipul, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).
-
Kenapa Gus Ipul dilantik menjadi Menteri Sosial? Sementara alasan Jokowi menunjuk dirinya, Gus Ipul menduga karena ada rasa kepercayaan sehingga diminta ikut menata masa transisi kepemimpinan Jokowi saat ini dan presiden yang akan datang."Ya, pasti presiden punya maksud yang saya kira tidak ada lain di antaranya adalah mencoba untuk menata masa transisi.
-
Suara siapa yang tertinggi di PSU DPD RI Sumbar? Dalam hasil rekapitulasi tersebut Cerint Iralloza Tasya meraih suara tertinggi.
-
Apa tugas utama Gus Ipul sebagai Menteri Sosial? "Ya sesuai SK tadi yang sudah dibacakan. Kita coba membantu dari waktu yang tersisa apa yang ada sesuai arahan Presiden," jelas dia.
-
Siapa yang memimpin program ‘Bung Selamat’ di Polda Riau? Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau yang saat ini di Nahkodai oleh Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat kembali meluncurkan program tentang keselamatan dalam berlalu lintas guna menciptakan lalu lintas yang aman, tertib lancar dan berkeselamatan dengan mengusung kegiatan tematik Bulan Angkutan Umum Berkeselamatan "Bung Selamat"
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Idrus mengaku, dirinya akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemilik Blackgold Natural Resources Limited Johanes B Kotjo. Ini merupakan pemeriksaan ketiga Idrus Marham dalam kasus ini.
Idrus menegaskan, dirinya akan terus menghadiri pemeriksaan demi kepentingan proses hukum.
"Sudah tiga kali, empat kali, beberapa kali kita akan hadir, ini karena bagaimana penghormatan proses hukum yang ada. Jadi kalau kita ini melihat negara ini maju ya kita harus menghormati hukum yang ada. Jangan ada intrik-intrik, enggak boleh," kata dia.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.
Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.
KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, mereka di antaranya Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudi Herlambang.
Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.
Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.
Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Terkait suap, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited diperiksa KPK
KPK kembali periksa Mensos Idrus terkait kasus PLTU Riau-1
Kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham kembali diperiksa KPK
Kasus PLTU Riau-1, KPK periksa bos PT PJB sebagai saksi Eni Maulani
KPK kembali periksa Dirut PT PJB terkait suap proyek PLTU Riau-1
Dalami kasus suap proyek PLTU, KPK sita HP Dirut PLN Sofyan Basir