Mensos Tersangka, Bukti Jokowi Tak Lindungi Anak Buah Lakukan Korupsi
Dia berharap, KPK bisa mengungkap seluruh kasus tindak pidana korupsi di kementerian-kementerian lainnya.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi dua menteri sekaligus, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Sama seperti masyarakat lainnya, Abdul Mu'ti mewakili Muhammadiyah pun menaruh harapan besar kepada KPK. Dia berharap, KPK bisa mengungkap seluruh kasus tindak pidana korupsi di kementerian-kementerian lainnya.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
Dia menilai OTT ini menjadi pembuktian bahwa Presiden Joko Widodo tidak melindungi siapapun yang bersalah, sekaligus menterinya sendiri.
"Ini pembuktian kalau Pak Jokowi tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya yang diterima merdeka.com, Minggu (6/12).
Meskipun begitu, lanjut Abdul, Presiden Joko Widodo dirasa perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja menterinya. Sebab, dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini, Abdul melihat, publik telah menyadari ada menteri yang kinerjanya di bawah standar.
"Ada menteri yang mis-match dan di antaranya under capacity," kata dia.
Selain itu, dia juga melihat bahwa sebagian masyarakat Indonesia menyadari bahwa negara tidak sungguh-sungguh hadir dalam memecahkan masalah dan mengangkat persoalan masyarakat kelas bawah. Padahal, kata dia, jabatan menteri erat kaitannya dengan pelayanan publik, kepentingan publik, serta semua yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan di depan publik.
"Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban karena pandemi atau persoalan hidup mereka lainnya. Pemerintah harus bertanggungjawab terkait hajat hidup rakyat, namun sayangnya negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah rakyat kelas bawah," kata Abdul.
Dia melanjutkan, OTT kedua menteri tersebut juga menjadi pembuktian bahwa KPK masih menjadi lembaga yang kredibel dan mengedepankan kepentingan masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh publik selama ini.
"Setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang diragukan kemandirian dan keberaniannya, sekarang mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik presiden maupun partai politik," kata Abdul Mu'ti.
Seperti yang diketahui, Mensos Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada hari Minggu dini hari (6/12). Sementara itu, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap KPK pada Rabu (25/11) di Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus suap ekspor benih lobster.
Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi sebelumnya pada Kabinet Kerja, Mensos Idrus Marham menjadi tersangka kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Dia ditangkap KPK pada 13 Juli 2020 dan ditahan 2 tahun penjara. Idrus sudah menghirup udara bebas sejak 20 September 2020 lalu.
Baca juga:
Kasus Korupsi Dua Menteri Jokowi Dinilai Menurunkan Kepercayaan Terhadap Parpol
Mensos Juliari Batubara Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur
Mensos Tersangka Korupsi, LPSK Minta Para Saksi Berani Memberikan Keterangan
ICJR Tolak Wacana Hukuman Mati Kasus Suap Bansos Menteri Sosial Juliari
Sebelum Tertangkap KPK, Mensos Juliari Beri Pesan Ini Saat Bagi Bansos di Surabaya
PAN: Korupsi Bansos Mensos Juliari Memalukan dan Sangat Kejam