Menteri Marwan cek penggunaan dana desa di Lombok

Marwan memastikan perekrutan pendamping dana desa berlangsung transparan.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengecek penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Marwan juga menemui para kepala desa se-NTB untuk memberikan pengarahan optimalisasi penggunaan dana desa.

Sejak Jumat (30/10) Marwan berada di Lombok. Dia menemui para kepala desa untuk memastikan dana desa tahap pertama dan tahap kedua yang telah dikucurkan Kementerian Keuangan telah disalurkan oleh kepala daerah.

"Untuk dana tahap pertama telah diterima oleh para kepala desa. Sedangkan dana tahap kedua sebagian sudah namun ada yang belum. Dana tahap ketiga baru akan dicairkan pada Desember mendatang," kata Marwan kepada wartawan dalam acara media gathering di kawasan Senggigi, Lombok, NTB, Sabtu (31/10).

Marwan juga mengungkapkan, dirinya memastikan perekrutan pendamping dana desa berlangsung transparan. "Itu yang diberitakan macam-macam tidak ada itu. Proses perekrutan berlangsung transparan," ujarnya.

Untuk diketahui, di NTB dibutuhkan 400 pendamping dana desa. Sedangkan jumlah pendamping yang mendaftar mencapai 5.000 orang.

Dari hasil kunjungannya, Marwan mengatakan banyak mendapatkan ide setelah melihat kondisi beberapa desa. Kemendesa berencana mengembangkan pilot project dengan memilih beberapa desa yang akan dijadikan percontohan.

"Potensi wisata di Lombok ini masih bisa dikembangkan lagi. Beberapa desa sangat bagus untuk dijadikan percontohan sebagai desa wisata," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, beberapa desa memiliki potensi di bidang peternakan sapi dan pertanian. Dengan dana desa, tiap desa akan diarahkan untuk mengembangkan keunggulan masing-masing desa.

Hingga akhir tahun 2015, kata Marwan, masing-masing desa akan menerima kucuran dana paling sedikit Rp 1 miliar. Sedangkan untuk tahun depan, jumlah itu akan meningkat di atas Rp 1 miliar. Bahkan di beberapa daerah yang APBD-nya tinggi, jumlah dana desa bisa mencapai hingga Rp 2 miliar.

"Untuk desa yang dalam kategori tertinggal, prioritas penggunaan dana dipakai untuk infrastruktur. Tapi pengerjaannya harua dilakukan oleh warga desa sendiri, tidak boleh ditenderkan pada pihak ketiga, " tegasnya.

Tujuannya, agar dana itu bisa berputar dan dinikmati oleh seluruh warga desa. Sementara untuk desa yang sudah maju dan tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur, dana akan dipakai untuk pengembangan di bidang ekonomi. Salah satunya, ujar Marwan, dengan membentuk Badan Usaha Desa atau Budes.

Proyek Budes inilah yang ditinjau Marwan di Desa Pateluan Lombok Barat. Sejumlah warga sedang membangun kantor Budes yang lokasinya tak jauh dari kantor kepala desa. Nantinya Budes ini akan menjadi motor pengembangan ekonomi di desa tersebut.

"Hasilnya belum bisa dilihat sekarang karena dana itu baru dicairkan. Paling cepat awal tahun depan beberapa desa percontohan sudah mulai terlihat," pungkas menteri asal PKB itu.

Baca juga:
Surat pernyataan setor 10 persen gaji dana desa bikin PKB berang
Penyaluran dana desa terhambat dinamika politik
Percepatan dana desa, Menteri Marwan gandeng Mendagri dan Menkeu
Menteri Marwan ancam penjarakan kepala daerah pengguna dana desa
Marwan sebut SKB 3 menteri solusi percepat penyaluran dana desa
Menteri Marwan sebut ada kepala daerah tahan dana desa buat Pilkada
Ekonomi melambat, Menteri Desa sebut daya beli rakyat masih tinggi