Menteri Yasonna klaim kebijakan bebas visa masih 'on the track'

Komisi III DPR melakukan evaluasi penerapan kebijakan bebas visa di Indonesia. Pemerintah mengakui masih ada kekurangan. Sebab ada beberapa negara masuk dalam pengawasan.

Komisi III DPR melakukan evaluasi penerapan kebijakan bebas visa di Indonesia. Pemerintah mengakui masih ada kekurangan. Sebab ada beberapa negara masuk dalam pengawasan.

Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/4). Meski demikian, kebijakan bebas visa diterapkan pemerintah masih berjalan dengan baik sesuai koridor.

"Masih on the track tapi ada beberapa negara harus dievaluasi signifikansinya masukkan daftar tapi enggak pernah datang ke negara ini. Ngapain kita masukkan, Australia, China ada persoalan tenaga kerja dan turis di Manado ada gelombang besar, by travel agent," kata Yasonna.

Kendati cukup efektif, namun Yasonna mengimbau pemerintah tidak lengah melakukan pengawasan terkait datangnya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia. Politisi PDIP ini menyarankan agar evaluasi kebijakan bebas visa harus segera dilakukan.

"Meningkatkan devisa sepanjang pengaturan turisme. Kita tidak boleh lengah bahwa pengawasan orang asing harus dilakukan kontrak investasi," terangnya.