Merdeka 100%, napak tilas jejak Tan Malaka di Purwokerto

Perjuangan Ibrahim Datuk Tan Malaka atau dikenal Tan Malaka mengkampanyekan independensi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, tak bisa dipungkiri. Sosok Tan dianggap pribadi langka karena gagasan-gagasannya tak lahir dari ruang personal di antara tumpukan buku, namun di tengah gelanggang perjuangan.

Perjuangan Ibrahim Datuk Tan Malaka atau dikenal Tan Malaka mengkampanyekan independensi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, tak bisa dipungkiri. Sosok Tan dianggap pribadi langka karena gagasan-gagasannya tak lahir dari ruang personal di antara tumpukan buku, namun di tengah gelanggang perjuangan.

Pada Sabtu (4/3) malam, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Purwokerto dan Tan Malaka Institute mengurai kembali kiprah tokoh pejuang kemerdekaan yang misterius dan legendaris itu. Sekaligus meletakkan gagasan pahlawan kemerdekaan yang diteken Soekarno melalui Surat Keputusan No 53 tanggal 28 Maret 1963 itu, untuk diletakkan pada konteks kekinian Bangsa Indonesia.

Direktur Eksekutif Tan Malaka Institute, Khatibul Umam Wiranu mengatakan pemikiran Tan lahir di tengah perjuangan rakyat mulai dari pertempuran November di Surabaya sampai gerilya di hutan-hutan Gunung Wilis. Selama melakukan pergerakan di berbagai wilayah Indonesia, Purwokerto menjadi bagian penting. Di kota tersebut Tan mengupayakan konsolidasi 138 organisasi baik sipil maupun militer serta mengkampanyekan jalan non diplomasi demi meraih kemerdekaan 100% Indonesia.

Dalam pidatonya yang berapi-api di Societet yang kini menjadi gedung RRI di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, tamsil politik non diplomasi lantang diteriakkan Tan bahwa orang tak akan berunding dengan maling di rumahnya sendiri.

"Di Purwokerto ini, Tan mendapat dukungan Jenderal Soedirman. Mereka dua sekawan yang menolak jalan diplomasi, memilih bergerilya melawan kolonial Belanda," kata Umum yang juga politisi dari Partai Demokrat ini.

Sedang Akademi dari Universitas Jenderal Soedirman, Lutfhi Makhasin menilai Purwokerto menjadi pilihan digelarnya rapat politik Persatuan Perjuangan, 4-5 Januari 1946, bukan karena daerah itu basis kuat dari Partai Murba. Menurutnya, konteks sosial Purwokerto pasca-revolusi kemerdekaan dianggap paling minim potensi kerawanan.

Sebabnya, di kota tersebut transisi kekuasan dari Jepang ke pemerintah RI berjalan minim gejolak dan saat itu Divisi 5 Banyumas merupakan salah satu satu organisasi militer terkuat dengan persenjataan terlengkap.

"Konteks sosial Purwokerto tahun itu paling memungkinkan untuk menggelar konsolidasi politik serta mendukung seruan Tan tentang tujuh program minimum yang benang merahnya kemerdekaan 100% sebagai tuntutan mutlak," katanya.

Ditambahkan oleh Ketua AJI Kota Purwokerto, Rudal Afgani Dirgantara gagasan Tan tentang independensi perlu terus digemakan mengingat tanda-tanda collapsing civilizations telah menyeruak di berbagai sektor dalam hidup sehari-hari. Tanda-tanda itu, di bidang jurnalistik ia contohkan pada praktik kewartawanan di mana fenomena pemberian amplop (sogokan) menjadi kata kunci yang membuat wartawan tak mampu menulis fakta apa adanya.

Artinya, verifikasi sebagai esensi jurnalisme dipengaruhi untuk sengaja dikaburkan, ditiadakan dari kejadian benar-benar serta fakta pun dalam hal ini tak lagi suci.

"Kampanye soal independensi perlu digalakkan terus. Gagasan Tan Malaka juga bisa jadi pandu bagi independensi jurnalis. Bagaimana mungkin seorang wartawan mampu membongkar kebobrokan, merekonstruksi suatu kejahatan atau mengungkapkan pendapat kritis demi perbaikan soisal ketika ia sangat berpotensi tak bisa menuliskan fakta sebab rayuan sogokan," tandasnya.

Baca juga:
Pemerintah diminta rehabilitasi nama Tan Malaka
Rombongan adat gelar upacara dan ambil tanah di makam Tan Malaka
Pemkab Limapuluh Kota bahas upacara adat Tan Malaka di Lirboyo
Rencana pemulangan Jenazah Tan Malaka tunggu keputusan Mensos
Rencana pemulangan jenazah Tan Malaka menyatukan 142 pemimpin adat
Tempat terbaik untuk jenazah Tan Malaka di Pandam Gadang