Minta rapat konsultasi, pansus angket bantah mau pengaruhi Jokowi

Permohonan rapat konsultasi dengan Jokowi telah diajukan pada pimpinan DPR.

Wakil Ketua Pansus angket KPK Masinton Pasaribu membantah rencana rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempengaruhi putusan Presiden terkait rekomendasi pansus pada KPK. Menurutnya, Presiden sudah memiliki pendirian sendiri tentang pemberantasan korupsi.

"Tidak bermaksud pengaruhi presiden karena saya yakin seyakin-yakinnya presiden punya pendirian kokoh dan kuat terhadap agenda pemberantasan korupsi," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).

Permohonan itu, lanjut Masinton, telah diajukan pada pimpinan DPR. Namun, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga membantah jika pertemuan itu dikaitkan dengan perpanjangan waktu dari pansus angket KPK sendiri.

"Sedang diajukan agar Presiden meluangkan waktu bisa ketemu pimpinan DPR dan pansus angket KPK," ungkapnya.

"Enggak ada kaitannya (dengan perpanjangan pansus), kalau Presiden bersedia kapan saja pun kalau belum-kan enggak masalah. Masalah perpanjangan kan domain pimpinan fraksi," pungkasnya.

Sebelumnya, pansus angket di akhir masa kerjanya berharap bisa melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat itu guna memaparkan temuan-temuan pansus terhadap KPK.

"Sebelum kami nanti melaporkan ke paripurna hasil temuan pansus angket KPK akan kami sampaikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Agar presiden bisa mengkaji dan mempelajari temuan yang dilakukan pansus angket KPK," ujar Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/9).