Misbakhun sebut BPK lembaga kredibel meski ada auditor kena OTT KPK

"Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan. Silakan KPK bekerja menuntaskan kasus OTT tersebut sesuai dengan kewenangannya," kata Misbakhun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam kasus suap status Wajar Tanpa Pengecualian di Kemendes tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka, yaitu SUG (Irjen Kemendes), JBP (Eselon III Kemendes), RS (Eselon I BPK), ALS (Auditor BPK).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengajak publik tak serta-merta menyudutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran dua auditornya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kelalaian auditor BPK dalam melaksanakan tugas tidak semestinya lantas dianggap kesalahan secara kelembagaan.

"Kejadian OTT terhadap oknum auditor BPK yang lalai dalam menjalankan tugas oleh KPK tidak bisa serta merta kemudian dijadikan sarana untuk menghukum BPK secara kelembagaan. Silakan KPK bekerja menuntaskan kasus OTT tersebut sesuai dengan kewenangannya," kata Misbakhun dalam pesan singkatnya, Jakarta, Senin (29/5).

Lebi lanjut Misbakhun mengatakan, BPK tetap merupakan lembaga auditor yang sah dan kredibel. Keberadannya juga diatur Undang-Undang.

"Saya masih percaya bahwa BPK secara kelembagaan masih kredibel. Mekanisme yang dibangun, sistem kerja dan tata kelola di lembaga yang mempunyai tugas sebagai supreme auditor keuangan negara itu sudah terbangun dengan baik," jelasnya.

Oleh karena itu, politikus Golkar ini menegaskan, penggiringan opini yang menyudutkan BPK juga harus ditentang. Menurutnya, belakangan ini memang muncul berbagai komentar yang menyebut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK bisa ditransaksikan.

Misbakhun menegaskan, opini hasil pemeriksaan BPK didasarkan pada audit atas program kerja dan kinerja keuangan kementerian/lembaga. "Sehingga opini yang dihasilkan memang layak dan kredibel," tegasnya.

Meski demikian politikus Partai Golkar itu tak menampik adanya kelemahan. Sebab, katanya, setiap sistem yang dibangun pasti tetap punya celah. Misbakhun meminta pimpinan BPK segera melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus mengingatkan seluruh pejabat dan pegawai di institusi auditor keuangan negara itu untuk menjaga muruah dan kehormatan lembaga.

Sebagai anggota Komisi XI DPR yang menjadi mitra kerja BPK, Misbakhun mengaku tahu betul upaya lembaga negara yang kini dipimpin Moermahadi Soerja Djanegara itu dalam meningkatkan kualitas para auditornya. Dia menuturkan, BPK juga memiliki pola pelatihan terpadu. Selain itu, BPK juga sedang membangun sistem audit berbasis teknologi informasi.

"Dukungan Ketua BPK kepada KPK menjadi bukti bahwa secara kelembagaan BPK serius membangun sistem yang kredibel dan jauh dari korupsi. Saya memberikan apresiasi atas langkah-langkah Ketua BPK tersebut," pungkasnya.

Baca juga:
Wajah muram para tersangka suap WTP Kemendes saat ditahan KPK
Kagetnya Menteri Desa, anak buah ketua Satgas Pungli kena OTT KPK
4 Tersangka suap status WTP Kemendes ditahan 20 hari ke depan
Menteri Eko: Irjen Kemendes yang kena OTT KPK orang yang sederhana
Menteri Desa klaim bisa dapat WTP dari BPK tak perlu lobi atau suap
Ini kronologi OTT di BPK dan Kemendes versi Ketua KPK
Kena OTT kasus suap, Irjen Kemendes langsung dicopot & besok diganti