MUI Jabar: Gerakan ganti presiden dominan unsur provokasi dan inkonstitusional
Namun pernyataan berbeda dilontarkan Sekretaris MUI Jabar Rafani, saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.
Desakan mengganti presiden sekarang dapat dinilai melanggar hak konstitusional presiden, yang saat ini mempunyai hak untuk dipilih kembali.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Siapa yang menjadi presiden setelah PDIP menang di pemilu 2019? Seiring dengan kemenangan PDIP, Joko Widodo juga kembali terpilih sebagai presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua.
Hal itu disampaikan Sekretaris MUI Jabar, Rafani Akhyar saat ditemui di Kantor MUI Jabar, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8).
Menurutnya, gerakan tersebut seharusnya menyuarakan ajakan untuk berkompetisi secara sehat siapapun calonnya di Pilpres 2019, sesuai dengan aturan yang ada dan mengangkat hal-hal positif yang ditawarkan kepada rakyat Indonesia.
"(Gerakan) ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi. Bukan kami menghalangi menolak hak demokrasi, silakan saja. Tapi paling penting jangan mengarah tindakan inkonstitusional," katanya.
"Apalagi, untuk soal Pilpres nanti 2019, masa kampnye juga belum. Saat nanti waktunya silakan berpesta," lanjutnya.
Pernyataan berbeda dia lontarkan saat disinggung mengenai gerakan dengan tagar Jokowi dua periode. Menurutnya, Jokowi masih punya hak untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang disampaikan ini bukan berarti mendukung salah satu pihak. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menahan diri hingga ajang pemilihan presiden berlangsung.
"Ganti Presiden kan tidak jelas nanti atau sekarang. Itu membatasi hak (Jokowi). Bukan berarti kita dukung Jokowi. Yang tidak diinginkan itu gangguan kondusifitas," tegasnya.
Pernyataan Rafani mengenai kondusifitas didasarkan pada deklarasi ganti presiden di Batam, Minggu (29/7) lalu yang sempat memanas. Massa yang kontra dengan gerakan tersebut menolak acara terselenggara. Akhirnya, acara yang rencananya menghadirkan Neno Warisman dibatalkan.
Baca juga:
Berkunjung ke rumah Neno Warisman, Prabowo takut berat badan naik
Temui Neno Warisman, Prabowo tegaskan 'Kita ini negara bebas'
Prabowo puji Neno Warisman: Emak-emak mentalnya lebih dari Kopassus!
'Syahwat berkuasa jangan sampai mengakibatkan gesekan sosial'
Demo di depan Unismuh Makassar, mahasiswa serukan ganti presiden