NasDem desak pemerintah bentuk tim pengawasan buruh asing ilegal
NasDem desak pemerintah bentuk tim pengawasan buruh asing ilegal. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani mendorong pemerintah membentuk tim pengawasan tenaga kerja asing. Usulan ini disebabkan derasnya isu masuknya puluhan juta buruh asing ilegal asal China ke Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem Irma Suryani mendorong pemerintah membentuk tim pengawasan tenaga kerja asing. Usulan ini disebabkan derasnya isu masuknya puluhan juta buruh asing ilegal asal China ke Indonesia.
"Sebaiknya Pemerintah membentuk tim pengawasan TKA yang dapat bekerja secara komprehensif dengan anggota yang terdiri dari kepolisian, Kemenaker, imigrasi dan pariwisata," kata Irma saat dihubungi, Selasa (27/12).
Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah pun jadi sorotan. Kebijakan ini dianggap jadi celah yang dimanfaatkan buruh asing ilegal untuk menetap dan bekerja. Irma beranggapan, sumber daya manusia Indonesia memang belum siap melakukan pengawasan atas kebijakan itu.
"Menindaklanjuti kebijakan bebas visa dan dampak negatif dari ketidaksiapan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan," jelasnya.
Ketua DPP Partai NasDem ini mengakui memang cukup sulit mendapatkan data valid buruh ilegal asal China yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja di Tanah Air. Namun, cara sederhana bisa dilakukan dengan membandingkan jumlah wisatawan yang masuk dan keluar di Dirjen Imigrasi dan Kementerian Pariwisata.
"Tapi paling tidak kita bisa memprediksi dari data data yg dimiliki Imigrasi dan ke Menpar. Dari berapa jumlah wisatawan yang masuk dan berapa yang keluar. Lalu demikian juga dengan pihak imigrasi," terang dia.
Dia menduga buruh ilegal China masuk melalui jalur-jalur tak resmi. Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk menempatkan petugas di wilayah-wilayah yang dijadikan pintu masuk buruh ilegal.
"Satgas TKA tersebut ditempatkan di wilayah atau daerah atau lubang-lubang tersebut," jelasnya.
Sementara untuk langkah antisipasi, Irma menyarankan agar pemerintah menindak tegas petugas yang kedapatan menerima suap agar buruh-buruh ilegal asal China bisa masuk ke Tanah Air.
"Dalam rangka mengantisipasi kebocoran akibat rendahnya moral aparat yang rawan disogok, sebagai efek jera, bagi yang terlibat segera beri punishment dan petugas harus diroling per tahun untuk meminimize terbentuknya mafia atau kelompok," pungkasnya.
Baca juga:
NasDem sebut penyebar isu 10 juta TKA ilegal incar Jokowi buat 2019
Jokowi: Pekerja China di RI cuma di awal-awal, nanti mereka pulang
Marak TKA ilegal bisa berujung hak angket? Ini kata DPR
Pekerja lokal tak mumpuni diakui Jokowi penyebab ekspatriat serbu RI
Gerindra minta Jokowi lihat langsung keberadaan buruh China ilegal
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Siapa yang mendorong Petugas Imigrasi tersebut? Korban diduga tewas setelah terlibat cecok dengan pelaku Warga Negara asal Korea Dal Joong Kim (DJK).
-
Kenapa libur nasional penting? Libur nasional memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beristirahat, bersantai, dan mengisi ulang energi setelah bekerja atau belajar dengan keras. Libur nasional juga dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta produktivitas kerja.
-
Bagaimana Petugas Imigrasi tersebut meninggal? Korban diduga tewas setelah terlibat cecok dengan pelaku Warga Negara asal Korea Dal Joong Kim (DJK).
-
Bagaimana Anies Baswedan berencana untuk memberantas tambang ilegal? “Saya sudah berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal, semua itu harus diberikan sanksi tegas dan dihukum,” tutupnya.
-
Siapa yang mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pinjol ilegal? Gara-gara hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengingatkan berulang kali kepada masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah terjebak aplikasi pinjol ilegal.