Nasib ratusan eks Gafatar di Asrama Haji Boyolali tak jelas

Dana sebanyak Rp 134,795 juta sudah digelontorkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar eks Gafatar.

Nasib ratusan pengungsi eks pengikut organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) hingga saat ini belum jelas. Lebih dari sepekan sebanyak 730 orang yang diungsikan dari Kalimantan Barat, belum mengetahui kapan akan meninggalkan Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Plt Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Petrus Edison Ambarura mengatakan pihaknya belum mengetahui sampai kapan eks Gafatar akan ditampung di asrama haji. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk upaya penjemputan dan mencari solusi terbaik.

"Dulu awalnya yang diungsikan dari Kalimantan Barat akan ditampung di Asrama Haji Donohudan selama lima hari saja. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian sampai kapan mereka berada di penampungan. Saat ini, eks Gafatar yang masih berada di asrama haji seluruhnya berasal dari luar pulau Jawa," ujar Petrus, Kamis (4/2).

Dia menjelaskan, dari 730 orang, yang tersisa di asrama haji, 354 orang ber-KTP Kalimantan Barat dan sisanya berasal dari Sumatera Utara, Aceh, dan Lampung. Dia menambahkan, seluruh pemerintah daerah, kecuali Kalimantan Barat, sudah mengkonfirmasi kesediaan mereka untuk menjemput warganya.

"Pemerintah Kalbar belum ada konfirmasi penjemputan, karenakan sempat muncul anggapan sebanyak 354 eks Gafatar ber-KTP Kalbar tersebut bukan warga asli, namun eks Gafatar yang sudah lama bermukim di sana dan sudah berganti KTP Kalbar," tuturnya.

Kendati demikian, Petrus memastikan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan eks Gafatar selama di penampungan. Sampai saat ini, dana sebanyak Rp 134,795 juta sudah digelontorkan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar eks Gafatar, untuk kebutuhan sehari-hari.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi permasalahan eks Gafatar. Misalnya pengembalian aset yang ditinggalkan di pemukiman mereka di Kalimantan serta kemungkinan pemberian program transmigrasi," pungkasnya.