Novel Baswedan: Setiap Upaya untuk Matikan KPK Harus Dilawan
Ia merasa ironis pasalnya upaya untuk mematikan KPK justru dilakukan oleh pimpinan lembaga antikorupsi itu sendiri.
Novel Baswedan menyatakan akan melawan bersama koalisi masyarakat sipil antikorupsi atas tindakan pimpinan KPK Komjen Firli Bahuri yang telah menonaktifkan ia bersama 74 pegawai lembaga antirasuah itu usai dinyatakan tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurut Novel protesnya juga sebagai bentuk untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya pembunuhan terhadap KPK.
"Alasan utama 75 pegawai protes krn setiap upaya utk matikan KPK harus dilawan, dan memberantas korupsi adl harapan masy," tulis Novel dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (16/5).
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Apa yang dikatakan oleh Novel Baswedan tentang cerita yang ia dengar mengenai kasus e-KTP? “Iya saya memang pernah dengar cerita itu, saya saat itu ada di Singapura, sedang berobat,” kata Novel saat ditemui, Jumat (1/12).
-
Mengapa Novel Baswedan percaya bahwa revisi Undang-undang KPK tahun 2019 bertujuan untuk melemahkan KPK? “Sekarang kan semakin jelas kan. Apa yang banyak dikatakan orang termasuk saya, bahwa Undang-undang KPK revisi UU KPK yang no 19 itu adalah untuk melemahkan KPK. Jadi terjawab,” katanya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Novel memandang, TWK digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan dirinya bersama 74 pegawai KPK lainnya. "Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan alat utk singkirkan 75 pegawai KPK yg kritis & berintegritas. Ini upaya terakhir utk mematikan KPK," tegas dia.
Ia merasa ironis pasalnya upaya untuk mematikan KPK justru dilakukan oleh pimpinan lembaga antikorupsi itu sendiri. "Ironi, krn upaya ini dilakukan oleh Pimp KPK dan baru kali ini," ujar Novel.
Novel dan rekannya menyatakan sikap akan melakukan perlawanan setelah dinonaktifkan pimpinan KPK usai dinyatakan tak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan.
"Maka sikap kami jelas, kami akan melawan!" ujar Novel Baswedan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.
Langkah yang akan ditempuh Novel dan rekan-rekannya, adalah dengan menggandeng koalisi masyarakat sipil antikorupsi.
"Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil assessment, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho," kata Novel.
"Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil assessment, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho," kata Novel.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
75 Pegawai Dibebastugaskan karena Tak Lolos TWK, KPK Klaim Kinerja Tak Terganggu
Direktur KPK Tak Lolos TWK: Banyak Sedang Tangani Kasus Besar Terkait Parpol
75 Pegawai KPK Merasa Nasibnya Digantung Usai Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Direktur KPK: Sebagian 75 Pegawai Tak Lulus TWK Sedang Tangani Kasus Besar
Komisi III DPR akan Panggil KPK Terkait Polemik Tes Wawasan Kebangsaan
Tes Wawasan Kebangsaan KPK Didesak Diaudit