Olly Dondokambey bantah terima USD 1 juta dari proyek e-KTP
Olly menambahkan, Banggar DPR juga tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegur pemerintah yang mengusulkan proyek e-KTP. Menurutnya, tugas itu merupakan kewenangan Komisi II DPR sebagai mitra Kemendagri.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (26/1). Olly diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012. Dalam periode tersebut, Olly menjabat sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Usai diperiksa, Olly membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menyebutnya turut menerima aliran uang sebesar USD 1 juta terkait proyek e-KTP.
"Bohonglah. Kalian kan lebih tahu. Enggak benar," kata Olly usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (26/1).
Olly menjelaskan, tidak ada alasan bagi Banggar DPR untuk menolak atau menyetujui proyek e-KTP. Bendahara Umum PDIP Perjuangan ini menyebut Banggar bertugas untuk menyusun UU APBN, bukan hanya proyek e-KTP.
"Enggak ada alasan Banggar. Banggar mau buat UU APBN bukan menyetujui e-KTP. Nggak ada (pembahasan anggaran proyek e-KTP). Banggar bukan bahas itu, tapi bahas APBN," tegasnya.
Olly menambahkan, Banggar DPR juga tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegur pemerintah yang mengusulkan proyek e-KTP. Menurutnya, tugas itu merupakan kewenangan Komisi II DPR sebagai mitra Kemendagri.
"DPR Komisi II. Banggar tugas pengawasan," katanya.
Sebelumnya, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan dilakukan lantaran saat proyek e-KTP bergulir, Olly yang menjabat sebagai wakil ketua Badan Anggaran DPR. Dia menjelaskan, keterangan Olly untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto.
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Febri.
KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah mantan pimpinan Banggar DPR lainnya, yakni Mirwan Amir, dan Melchias Mekeng serta Tamsil Linrung. Febri menjelaskan penyidik juga bakal memeriksa Arista Gunawan, pengelola dokumen alat ukur dan pemetaan seksi survei pengukuran dan pemetaan Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sempat menyebut sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini. Dalam dokumen yang dibawa Elza Syarief, pengacara Nazaruddin para pimpinan Banggar DPR disebut turut menerima aliran uang dengan nilai US$ 500.000 hingga US$ 1 juta.
KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
-
Siapa yang memuji Gubernur Olly Dondokambey? Manjurnya taktik tiki taka Gubernur Olly Dondokambey membangun perekonomian Sulut diakui oleh duetnya Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw.
-
Apa yang dilakukan Gubernur Olly Dondokambey dalam Konas XVI FKPKB PGI? Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FKPKB PGI) terpilih periode 2023-2028 menghadiri ibadah agung pertemuan raya Konsultasi Nasional (Konas) XVI FKPKB PGI yang berlangsung di Stadion Maesa Tondano, Kabupaten Minahasa, Sabtu (9/9).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Apa penghargaan yang diraih Gubernur Sulut Olly Dondokambey? Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kembali meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional. Orang nomor satu di Sulut ini baru saja meraih penghargaan Merdeka Awards dalam kategori Program Penguatan Ekspor Daerah, yang diselenggarakan oleh merdeka.com.
-
Bagaimana Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi para pendiri KGPM? Lebih jauh, Gubernur Olly juga mengapresiai khusus para pendiri KGPM yang juga merupakan tokoh bangsa diantaranya; AA Maramis, Sam Ratulangi dan tokoh lainnya. "Mr AA maramis salah satu pendiri KGPM. Terima kasih kepada KGPM uang telah menjadi host dalam Konas FKPKB PGI tahun ini," terangnya.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
Baca juga:
Kasus e-KTP, KPK buru supplier ke Singapura
Kasus e-KTP, KPK 'pinjam' Anas Urbaningrum 4 hari buat diperiksa
Anas ngaku tak tahu saat ditanya penyidik KPK soal kasus e-KTP
Urus KTP Rp 914 ribu, pegawai honorer Disduk Capil ditangkap polisi
KPK periksa Presdir perusahaan perangkat lunak pembuat e-KTP