Pakar Hukum Ingin KPK Perkuat Sistem Pencegahan, Tak Hanya Andalkan Penindakan
"Padahal, UU mengamanatkan tugasnya pencegahan. Pencegahan KPK sudah dilaksanakan sebetulnya, cuma diam-diam," kata Romli.
Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem pencegahan. Menurutnya, yang terlihat selama ini hanya mengutamakan penindakan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Padahal sejatinya, lembaga antirasuah itu memiliki peran untuk mencegah agar pidana korupsi tidak terjadi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Padahal, UU mengamanatkan tugasnya pencegahan. Pencegahan KPK sudah dilaksanakan sebetulnya, cuma diam-diam," kata Romli kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5).
Romli berpendapat, KPK harus lebih peka dalam memanfaatkan wewenang yang ada, termasuk soal pencegahan. Daripada terus mengandalkan penindakan dengan cara menyadap.
"Kalau saya lihat KPK tidak sungguh-sungguh menjalankan UU, buktinya apa? Dia mengandalkan penyadapan, sedangkan penyadapan hanya bagian kecil dari sarana untuk penyelidikan. Tapi dia gunakan sebagai sarana yang paling utama, itu terbalik. Prosedur tidak tepat, tapi itu paling gampang," ucap Romli.
Romli menuturkan, tugas utama KPK sesuai Undang-undang yakni melakukan pencegahan. Misal, ketika KPK sudah mengetahui pejabat yang ingin korupsi karena disadap harusnya dicegah.
"Contohnya, Polantas ada orang salah jalan dibiarin tapi pas sudah deket baru ditangkap. Penyadapan dan OTT seperti itu modelnya enggak jauh beda. Kan KPK pencegahan, dia datang ke atasan, itu hakim mau dapat suap kasih tahu ke Ketua MA kan bisa. Itu dicegah, namanya pencegahan. Tapi ini kan tidak seksi, seksi nangkep, gerebek," jelas dia.
Romli melihat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK selama ini tidak maksimal dalam memberikan pendidikan anti-korupsi kepada masyarakat. Oleh karena itu, KPK akan sulit bekerja tanpa ada penyadapan dan operasi tangkap tangan.
"Tidak ada (efek jera OTT), buktinya nambah terus setiap tahun, kalau jera berkurang setiap tahun, pejabat tidak takut. Berarti OTT dan penyadapan tidak efektif, jera terhadap proses hukum juga tidak efektif. Kalau dari hukum yang masih dipertanyakan proses penyadapan, proses hukum penangkapan dengan proses penyadapan. Dari segi efektivitas kenyataannya tidak efektif," tandas Romli.
Reporter: Muhammad Ali
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Sanksi Pidana dalam Penindakan Kasus Korupsi Dinilai Belum Berikan Efek Jera
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Perkara PN Balikpapan
Abraham Samad Minta Pimpinan KPK Tak Loyo Selesaikan Gejolak di Internal
Ketua KPK Usul Koruptor Dijebloskan ke Lapas Nusakambangan
KPK Geledah Rumah Wali Kota Dumai