Pakde Karwo minta Wali Kota se-Indonesia kawal Pancasila

Pakde Karwo mengatakan, salah satu sikap yang harus diambil adalah membentuk peraturan, baik itu peraturan daerah (Perda) atau peraturan Wali Kota untuk pelarangan organisasi massa yang anti Pancasila dan NKRI.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta Wali Kota se-Indonesia untuk menyatukan langkah demi mengawal Pancasila, dan menindak tegas siapapun dan organisasi manapun yang mencoba melanggar atau menolak Pancasila, serta yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saat ini, Pancasila sebagai fondasi bangsa sedang diganggu oleh keberadaan pihak yang ingin menolaknya. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus tegak lurus dengan Presiden, yakni menegakkan Pancasila!!" seru Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat pembukaan Rapat Kerja Nasional ke-XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Savana, Malang, Rabu (19/7).

Pakde Karwo mengatakan, salah satu sikap yang harus diambil adalah membentuk peraturan, baik itu peraturan daerah (Perda) atau peraturan Wali Kota untuk pelarangan organisasi massa yang anti Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peraturan tentang ketaatan terhadap konstitusi negara.

"Di tingkat provinsi, DPRD kami sudah melaksanakan _Focus Group Discussion_ sebanyak empat kali dan sepakat untuk membuat Perda ketaatan terhadap konstitusi negara. Karena sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketertiban dan keamanan daerah menjadi kewenangan kita sebagai Kepala Daerah" tegasnya.

Pembentukan peraturan daerah, lanjut Pakde Karwo, juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu itu menegaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan harus memiliki tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Pemerintah daerah harus tegak lurus dengan pemerintah pusat sebagaimana Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang tegak lurus terhadap Presiden. Karena itu, untuk mendukung Perppu yang sudah dikeluarkan tersebut, mari kita juga mengambil sikap dengan membuat Perda yang melarang organisasi anti Pancasila dan NKRI," tegasnya.

Mendagri apresiasi Pakde Karwo

Langkah Jawa Timur di bawah kepemimpinan Pakde Karwo yang membuat Perda ketaatan terhadap konstitusi negara dan melarang ormas anti Pancasila itu mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, SH. Hal ini karena, saat ini bermunculan gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi yang mulai berseberangan dengan Pancasila.

"Kami sepakat dengan Pakde Karwo untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota agar segera membuat Perda. Pasalnya, jika tidak maka ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara. Kita tidak mau di kemudian hari bangsa ini runtuh. Negara harus hadir di tengah-tengah rakyat. Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika itu Final!!" kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan oleh Presiden adalah untuk menyelamatkan bangsa. "Jadi yang ranahnya komunis, radikalisme, terorisme, dan yang punya paham di luar Pancasila harus disikat!! Itu perintah Presiden" ujarnya.

Perppu tersebut, lanjut Tjahjo, bukan diterbitkan secara tiba-tiba, pemerintah pusat telah meneliti dan mengkajinya selama delapan tahun. "Siapapun berhak berorganisasi, siapapun bebas berserikat. Tapi semua ada aturannya. Dan aturan itu harus sejalan dengan filosofi negara. Karena itu, sekali lagi kami himbau kepada bupati/Wali Kota. Segera buat Perda! Karena ada ormas yang tingkat kabupaten/kota, dan provinsi" lanjutnya.

APEKSI untuk gali potensi daerah

Pada kesempatan itu, Ketua Umum APEKSI, Airin Rachmi Diany mengatakan, Rakernas APEKSI ini bertujuan untuk menggali potensi dan keberhasilan dari masing-masing daerah untuk dapat diterapkan atau dicontoh daerah lain. Selain itu, dibahas pula regulasi yang harus dibenahi dan dipahami untuk melancarkan proses pembangunan.

"Untuk melaksanakan pembangunan, kita tidak bisa jika hanya bertumpu pada APBD semata. Perlu dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam memanfaatkan investasi. Jadi salah satu goal yang akan jami bahas dalam rakernas kali ini adalah sinkronisasi memanfaatkan investasi agar tak bersinggungan dengan peraturan yang ada," tambahnya.

Rakernas ini juga bertujuan untuk saling bertukar pendapat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami oleh berbagai daerah. Dengan begitu, hubungan dan jalinan komunikasi antar anggota dapat terus berjalan dan ditingkatkan. Pasalnya, masing-masing daerah memiliki permasalahan yang berbeda dan butuh penyelesaian yang tidak sama.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua KPK Rosalia Panjaitan, Wali Kota Malang, H Moh Anton, dan 97 Wali Kota se-Indonesia.