Panglima TNI: Grup D Paspampres bukan titipan Presiden SBY

Secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan wapres selama ini sudah dilaksanakan.

Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya tinggal beberapa bulan lagi setelah menjabat selama dua periode. Tiba-tiba saja, Pasukan Pengamanan Presiden (Presiden) membuat Grup D yang tugasnya mengamankan mantan presiden dan wakil presiden berserta keluarga. Lalu apakah pembuatan itu titipan dari SBY?

"Tidak ada titip-titipan," bantah Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai upacara validasi organisasi dan tugas Paspampres di Markas Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Moeldoko menjelaskan, secara tidak resmi pengamanan mantan presiden dan wapres sudah dilaksanakan. Namun, selama ini tidak diwadahi dalam organisasi yang pasti.

"Nah dievaluasi selama ini ternyata diperlukan organisasi yang tangani itu. Kita ajukan ke Presiden dan disetujui," katanya.

Meski pembentukan grup D dinilai terlambat, Moeldoko tidak mempermasalahkan hal itu. "Daripada enggak sama sekali kan," tuturnya.

Dalam Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013, pengamanan mantan presiden dan wapres beserta istri di dalam negeri diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Kapolri. Sedangkan untuk di luar negeri, berdasarkan Pasal 17 diselenggarakan oleh Panglima TNI berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kapolri.

Baca juga:
Amankan mantan presiden dan wapres, Paspampres buat grup D
Heboh isu Gunung Cermai dijual Rp 60 triliun, warga tanya ke SBY
SBY: Elektabilitas Demokrat naik sebelum April
Hadiri konvensi capres Demokrat, SBY disambut ratusan kader
Politikus PDIP: Politik pencitraan SBY harus diakhiri