Para petugas pendamping kabur, dana desa di Malut tidak cair

Para pendamping desa yang bertugas di delapan desa yang ada di Kabupaten Halmahera Timur itu kabur.

Pencairan dana desa tahap pertama tahun 2016 di delapan desa wilayah Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut), terhambat lantaran para pendamping desa yang bertugas di ke delapan desa itu kabur.

"Pendamping desa yang bertugas di delapan desa wilayah Wasilei Timur itu hanya datang melapor ke kecamatan pada Januari 2016. Setelah itu mereka pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali," kata tokoh masyarakat dari Wasilei Timur, Manan di Ternate, Jumat (8/4).

Kepala desa sebenarnya bisa mencairkan dana desa tanpa pihak desa, tetapi masalahnya di delapan desa di wilayah Wasilei Timur itu tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mampu membuat perencanaan dan APBD desa, sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan dana desa.

Menurut Manan, pada 2015 pencairan dana desa di delapan desa di wilayah Wasilei Timur tidak mengalami hambatan. Karena saat itu ada pendamping desa yang membantu membuatkan perencanaan dan APBD desa, tetapi untuk pencairan tahun 2016 ini pihak desa tidak bisa lagi memanfaatkan bantuan pendamping desa, karena semuanya tidak ada di tempat.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Malut yang menempatkan pendamping desa di Wasilei Timur diharapkan segera menginstruksikan para pendamping desa itu untuk kembali ke Wasilei Timur dan membantu pihak desa dalam membuat APBD desa, termasuk hal-hal lainnya yang menjadi tugas pokok mereka.

Anggota DPRD Malut Edi Langkara mengaku telah mendapatkan informasi mengenai kesulitan pihak desa di Wasilei Timur tersebut dalam mencairkan dana desa akibat tidak adanya pendamping desa yang membantu membuatkan perencanaan dan APBD desa.

Hal itu diduga juga terjadi di berbagai desa lainnya di Malut, sebab itu BMPD Provinsi Malut seharusnya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pendamping desa. Karena tujuan pemerintah mengangkat pendamping desa adalah untuk membantu pihak desa dalam memanfaatkan dana desa bagi kemajuan desa bersangkutan.

"Dalam perekrutan pendamping desa seharusnya lebih memprioritaskan orang yang ada di desa atau wilayah sekitarnya, sehingga mereka akan lebih betah berada di desa," saran dia.

Seperti diberitakan Antara, di Kabupaten Halmahera Timur pada 2016 ini jumlah dana desa dari APBN dan dana alokasi desa dari APBD setempat tercatat Rp111 miliar untuk 112 desa, yang pencairannya dilakukan dalam dua tahap.

Baca juga:
Menteri Marwan minta santri ikut kawal penyaluran dana desa
Kades di Cirebon geruduk Gedung Sate tuntut dana infrastruktur
Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan
Menteri Marwan: Rp 700-800 juta setiap desa tahun ini
PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes
Kemendes bantah perekrutan pendamping dana desa tak transparan