PDIP: Jangan ada lagi rumah sakit tolak pasien miskin
Kesehatan rakyat adalah prioritas utama dari janji Jokowi terkait revolusi mental semasa kampaye Pilpres lalu.
Ketua DPP PDIP bidang Kesejahteraan rakyat (Kesra), Ribka Tjiptaning, masih meragukan kesiapan Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk menjalankan program kesejahteraan rakyat khususnya di bidang kesehatan. Menurutnya, sejak didaulatnya menteri kesehatan dalam kabinet kerja Jokowi, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan informasi terkait program dan agenda kerja.
"Saya enggak tau apa isi kepala Menkes sekarang. Kita berharap Menkes mau bersikap kritis, pokoknya rakyat bisa terlayani dari sisi kesehatan," kata Ribka di kantor DPP PDIP, Jakarta Sabtu (15/11).
-
Bagaimana Indonesia meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Universal Health Care)? “Kami di Indonesia senantiasa mengalokasikan anggaran kesehatan yang terus meningkat hingga Rp178,7 triliun pada tahun 2023. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Care melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ungkap Puteri.
-
Apa yang menjadi ancaman kesehatan yang serius bagi Indonesia dan dunia terkait kusta? Penyakit kusta, meskipun termasuk penyakit tropis yang terabaikan, masih menjadi ancaman kesehatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
-
Kenapa kesehatan lidah penting? Seiring dengan fungsinya yang kompleks, kesehatan lidah dapat mencerminkan kondisi keseluruhan dari kesehatan seseorang. Perubahan warna, tekstur, atau adanya gejala seperti luka, bintik, atau pembengkakan pada lidah bisa menjadi tanda awal masalah kesehatan yang lebih serius.
-
Apa yang diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkap saat ini 300 perundungan di sekolah spesialis kedokteran. Hasil itu berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya.
-
Apa itu Program Pesiar BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR). Program tersebut dihadirkan untuk mengakselerasi proses rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Apa saja jenis pekerjaan di bidang kesehatan yang dibutuhkan di Indonesia? Mengenal nama-nama pekerjaan dalam Bahasa Inggris memang perlu untuk diketahui. Seiring perkembangan zaman, penggunaan Bahasa Inggris pun kian meningkat pesat. Kini banyak orang-orang yang sudah menguasai Bahasa Inggris. Tidak bisa dipungkiri, semakin hari, kemampuan berbicara Bahasa Inggris kian diperlukan.
Mantan ketua komisi IX DPR RI ini berharap agar tak ada lagi rumah sakit yang tolak pasien miskin. Ribka menegaskan, kesehatan rakyat adalah prioritas utama dari janji Jokowi terkait revolusi mental semasa kampaye Pilpres lalu.
"Saya enggak mau lagi dengar rakyat masih ada penolakan atau dipersulit berobat. Janji Jokowi saat kapanye kan pendidikan dan kesehatan adalah hal paling utama," tegas Ribka.
Hal itu ditegaskan Ribka saat mengelar diskusi bertema “Dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kita wujudkan Kesehatan yang Berkeadilan” di kantor DPP PDIP,
Menanggapi polemik KIS, Ribka mengatakan, kini tak penting soal sumber dana dan payung hukum kartu tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah Kebijakan Presiden yang fokus memperbaiki sistem kesehatan bagi rakyat.
"KIS itu kan perintah Undang-Undang Dasar pasal 28 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu ada sila kelima Pancasila. Pemerintah memang berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi seluruh rakyat tanparkecuali," jelasnya.
Menurut Ribka amanat Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan oleh siapapun Presiden yang menjabat dan apapun nama produk Undang-Undangnya. Soal mekanisme lewat kartu, dirinya memang menyayangkan bila biaya pengadaan kartu tersebut menghambur-hamburkan uang negara.
"Soal pengadaan kartu memang itu kita kritisi. Saya dengar untuk pengadaan ratusan kartu saja hampir 1 milyar. Itu (anggarannya) harusnya bisa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kelas 3 kan," kritik Ribka.
Lebih jauh Ribka menjelaskan, ke depan dirinya berharap ada penjelasan kongkrit, terhadap program kesehatan yang sudah dicanangkan oleh presiden Jokowi, khususnya terkait pelayanan kesehatan yang sudah diluncurkan melalui program 'kartu sakti'.
"Tentunya pembantu-pembantu presiden harus mengerti soal revolusi mental. Termasuk soal pembagian-pembagian kartu itu bagaimana cara penggunaanya sama prosedurnya. Revolusi mental seharusnya semua sudah berubah termasuk dalam dunia birokrasi di rumah sakit," tandasnya.
(mdk/mtf)