PDIP: Pemerintah Diberikan Ruang Diskresi untuk Turunkan PPN 12 Persen

Said menyatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat dari undang-undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

PDIP
Tim Hukum Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara Sebelum Kongres PDIP

Penahanan Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai.

Harun Masiku
Said Abdullah Sebut Risma-Gus Hans Akan Perhatikan Desa Tertinggal di Jatim

Menurut Said, PDIP sebagai partai yang peduli dengan wong cilik akan mewakafkan Risma agar bisa mengayomi semua masyarakat kecil Jatim.

Risma-Gus Hans
Said Abdullah Sebut Risma-Gus Hans Akan Perhatikan Desa Tertinggal di Jatim

Menurut Said, PDIP sebagai partai yang peduli dengan wong cilik akan mewakafkan Risma agar bisa mengayomi semua masyarakat kecil Jatim.

Risma-Gus Hans
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Pajak Hiburan
Hukuman Diperberat, SYL Tunggu Bukti Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Baru Ambil Langkah Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat pidana penjara Syahrul Yasin Limpo dari semula 10 tahun menjadi 12 tahun.

hukuman syl ditambah
Saksi Ahli Polda Jabar: Saya Hadir di Sini Independen Bersumpah Tidak Berpihak

Kuasa hukum Pegi Setiawan meminta Agus bersikap independen dan proposional dalam sidang praperadilan.

Pegi Setiawan
Sempat Bilang Pengalihan Isu, PDIP Kini Hormati KPK soal Penggeledahan Rumah Hasto

PDIP mengaku, menghormati setiap proses hukum yang berjalan.

PDIP
Said Abdullah Sebut Perlunya Kematangan dalam Kepemimpinan

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan pemimpin mengemban tanggung jawab yang besar untuk mengayomi masyarakat.

Said Abdullah
PDIP Masih Dengarkan Aspirasi Akar Rumput Tentukan Oposisi atau Gabung Prabowo-Gibran

Menurut Hasto, tatanan sistem pemerintahan yang baik harus dibangun melalui pengawasan yang kuat.

PDIP
Kuasa Hukum Tuding ADC Mentan Peras ASN Kementan Berkedok Kebutuhan Pribadi SYL

Djamaluddin mengaku hal tersebut masih perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan nantinya untuk peranan Panji.

syl
DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung dan Adhoc Usulan KY

Proses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.

DPR