Pegawai pemda paling banyak lakukan korupsi
DKI Jakarta menjadi provinsi paling banyak lakukan kegiatan rasuah.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sepanjang semester I 2012 menyatakan bahwa aksi korupsi paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang paruh pertama tersebut, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi terkorup.
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan tindak korupsi ini didominasi oleh perorangan sebesar 95,84 persen dan pelaku perusahaan sebesar 4,16 persen. Pelaku perorangan didominasi oleh pemerintah daerah sebesar 40,7 persen, kementerian 16,7 persen dan perusahaan swasta11,1 persen.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Kenapa PPPK dibuat? Meskipun dengan perjanjian kerja, namun PPPK juga termasuk pegawai ASN. Hal yang membedakan dengan antara PPPK dan PNS, salah satunya terletak pada masa percobaannya. Jika PNS biasanya diberlakukan masa percobaan selama 1 tahun, sementara PPPK tidak berlaku kebijakan ini.
-
Bagaimana cara seleksi PPPK? Rekrutmen PPPK dapat lebih fleksibel dan dapat melibatkan proses seleksi yang lebih sederhana dibandingkan dengan PNS. Seleksi PPPK dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah dan dapat melibatkan berbagai cara, seperti wawancara atau penilaian keterampilan.
"Jabatan yang banyak temukan indikasi korupsi ialah staf/karyawan sebesar 19,2 persen, bendahara 9,08 persen dan kepala daerah 7,5 persen. Modus pelaku terbesar terkait unsur penggelapan dalam jabatansebesar 45,4 persen," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi yang berindikasitindak pidana korupsi terbanyak sejumlah 37,45 persen. Diikuti oleh Kalimantan Timur dengan 8,83 persen dan Jawa Timur 5,55 persen.
Selama tahun 2012, terdapat 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan 381 oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Sementara untuk laporan transaksi keuangan tunai, PPATK menerima 12,2 juta laporan dan laporan pembawaan uang tunai sebanyak 8.817 yang dilaporkan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
(mdk/rin)