Pembangunan tol dalam kota Bandung masih terhambat pembebasan lahan
Aset tersebut berasal dari 14 kementerian dan sejumlah lembaga negara.
Permasalahan pembangunan Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR), perlahan satu demi satu mulai teratasi. Seperti masalah lahan, sejumlah aset negara milik 14 kementerian dan lembaga negara akhirnya rela melepaskan untuk jalur proyek. Tol dalam kota yang membelah Bandung pun optimis akan bisa dilanjutkan.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/2).
"Kami kemarin Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung membahas BIUTR, di mana kendala terganjal lahan milik 14 kementerian. Hasilnya sembilan yang hadir menyepakati akan dipakai untuk pembangunan tol," kata Iwa.
BIUTR ini menurutnya memiliki panjang 27,3 kilometer. Titik nol jalan tol yang membelah Bandung dimulai dari Pasteur dan berakhir sampai Cileunyi. Saat melintas di Surapati (searah Gedung Sate) jalan tol akan berupa elevated atau dibuat seperti terowongan.
"Soalnya tol tidak boleh lebih tinggi dari bangunan heritage," jelasnya.
Sedangkan setiba di Ujungberung nantinya akan ada jalan membelok yang disambungkan ke kilometer 149 Tol Padaleunyi.
Pemprov Jabar tahun ini akan memulai pembebasan lahan di kilometer 149 sampai jalan Soekarno-Hatta (bypass). Pihaknya menganggarkan Rp 200 miliar dari APBD 2016. "Anggaran pembebasannya Rp 200 miliar," ujarnya.
Usai berhasil melobi lahan kementerian dan lembaga negara, pihaknya akan mulai membentuk tim kecil untuk terus melakukan pemantauan agar pembangunan jalan kakap ini bisa direalisasikan.
"Nanti kami juga akan ada rapat dengan Menko Kemaritiman tanggal 10 Februari. Satu demi satu dibereskan. Tapi untuk pembangunan fisik nanti saja disampaikannya," paparnya.
Jalan Tol BIUTR ini nantinya akan memiliki dua sisi pada lajur masing-masing. Jalan Tol akan melintasi tempat kemacetan kota yang ini sudah terjadi saban harinya. "50 sampai 60 persen masalah kemacetan tentu akan teratasi," tandasnya.