Pemberantasan Pinjol Ilegal, Mahfud MD : Karyawan-Penyedia Pendanaan Harus Ditindak
Pemerintah kata Mahfud juga saat ini sedang mendorong dibentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU perlindungan data pribadi. Hal itu sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara.
Pemerintah saat ini terus mendorong memberantas pinjaman online ilegal. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar karyawan tetapi penyedia server hingga pelaku pendanaan.
"Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar karyawan bawahan yang hanya bertindak secara teknis operasional, mengingat praktik pinjol ilegal ini banyak melibatkan jaringan di dalam/luar negeri, baik dari pelaku, penyedia server, atau penyedia dananya," katanya saat memberikan keynote speech di acara Webinar Edukasi 'Pinjaman Online Legal atau Ilegal: Kebutuhan Masyarakat dan Penegakan Hukum' yang diselenggarakan secara daring oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat pagi (11/02).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Bagaimana cara mengenali pinjol ilegal? Menawarkan Langsung ke Nomor Pengguna Apabila ada pihak yang tiba-tiba menghubungi Anda dan menawarkan pinjaman online langsung lewat nomor Anda, maka menurut Friderica bisa dipastikan ilegal. Friderica menjelaskan jika ada aturan yang mengatur larangan pihak pemberi pinjaman online ke calon konsumen lewat kanal komunikasi pribadi atau nomor privat.Apabila terlanjur menerima panggilan tersebut, usahakan untuk selalu waspada. Jangan gampang terpikat dengan jebakan pinjaman online ilegal.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Mengapa Mahfud MD kecewa dengan sistem hukum di Indonesia? "Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11)."Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis," sambungnya.
-
Mengapa pinjol ilegal berbahaya? Tak jarang gara-gara terlilit pinjol, korbannya harus menelan pil pahit.
-
Siapa yang mengingatkan masyarakat dan OJK terkait maraknya pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
Pemerintah kata Mahfud juga saat ini sedang mendorong dibentuknya UU terkait sektor jasa keuangan digital dan pengesahan RUU perlindungan data pribadi. Hal itu sebagai upaya perlindungan terhadap warga negara.
"Perlindungan data ini penting untuk melindungi data korban yang sering dieksploitasi oleh pinjal illegal," bebernya.
Dia menjelaskan pinjol ilegal adalah rentenir yang bertransformasi di era digital. Perlu kehati-hatian untuk memberantasnya. Di samping kerugian yang timbul, juga terdapat ekosistem yang dianggap saling menguntungkan dari praktik itu.
Tak akan Berikan Toleransi
Sementara itu, kata dia pemerintah melalui sejumlah kementerian dan lembaga terus melakukan upaya bersama untuk memberantas dan menindak tegas praktik-praktik pinjol ilegal yang merugikan masyarakat. Menurutnya pinjol memberlakukan bunga pinjaman yang lebih tinggi dari bank. Pinjaman tanpa jaminan, dan persetujuan terhadap akses data pribadi sebagai prasyarat pinjaman.
Menurutnya syarat-syarat tersebut sering disalahgunakan oleh penyedia layanan, khususnya pinjol yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK dan asosiasi. Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi dan ruang secara bebas bagi mereka yang kerap melakukan praktik-praktik ilegal dan melawan hukum.
"Namun sebaliknya, perkembangan dan inovasi ini harus kita jaga, harus kita kawal, dan harus kita fasilitasi agar pinjol ini tumbuh secara sehat, khususnya bagi perekonomian bangsa dan negara," pungkasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi Sempat Kesal Pelaku Pinjol Ilegal Tidak Bisa Ditindak
Mahfud MD: Masyarakat Tak Perlu Bayar Cicilan Pinjaman Online Ilegal
Mahfud MD: Pinjol Ilegal Sebenarnya Rentenir Transformasi ke Digital
Jangan Sampai Terjebak, Cek Daftar 103 Pinjol yang Kantongi Izin OJK
OJK: Ditutup Pagi, Pinjol Ilegal Sore Beroperasi Lagi
Ketua OJK: Kemudahan Akses Jadi Senjata Ampuh Pinjol Ilegal Gaet Masyarakat