Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Arief mengatakan, pihaknya akan menginformasikan kembali secepatnya mengenai keputusan penyaluran bantuan pangan beras ini karena Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) juga sudah membuat perencanaan distribusi ke Indonesia.
- Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu
- Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
- Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
- Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah berencana menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
"Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024," kata Arief, Rabu (7/2).
Arief mengatakan, pihaknya akan menginformasikan kembali mengenai keputusan penyaluran bantuan pangan beras ini karena Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) juga sudah membuat perencanaan distribusi ke Indonesia.
Sejauh ini, kata Arief, bantuan pangan beras ini sangat efektif menahan kenaikan harga akibat turunnya produksi beras.
Dia menekankan, bantuan pangan beras sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sangat diperlukan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bantuan pangan beras ini sangat efektif menahan kenaikan harga akibat turunnya produksi beras," kata Arief, dilansir dari Antara.
Penyaluran bantuan pangan beras oleh Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021. Bapanas memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras kepada masyarakat berpendapatan rendah yang masuk ke dalam keluarga penerima manfaat (KPM).
Program ini merupakan salah satu pemanfaatan cadangan beras pemerintah (CBP) sesuai amanat Perpres 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
Bantuan pangan beras ini sudah dilakukan sejak awal 2023, dan dimasifkan jelang Pilpres 2024. Penyaluran bansos beras 10 kg per bulan mulai digelontorkan sejak Januari 2024.
Bansos ini diperuntukkan bagi 22 juta KPM di seluruh Indonesia berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Penyaluran bansos jelang Pilpres 2024 menuai polemik. Sejumlah masyarakat menilai, Presiden Jokowi menyalurkan bansos untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan putra sulung Jokowi.
Namun, Jokowi membantah tudingan tersebut. Jokowi mengatakan, dirinya sudah menggelontorkan bansos sejak lama. Bukan hanya menjelang Pilpres 2024.
“Oh udah dari dulu itu kan, sudah dari September bantuannya pangannya, gimana,” kata Jokowi, Jumat (2/2).
Jokowi menegaskan, pencairan bansos sudah melewati mekanisme yang benar. Dana bansos diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sudah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Alasan Bagi-Bagi Bansos
Jokowi mengungkap dua alasan bagi-bagi bansos kepada masyarakat jelang Pilpres 2024.
Pertama, kata Jokowi, harga beras saat ini sedang naik. Kondisi itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga dunia.
“Kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras, itu sudah sejak September,” jelasnya.