Pemerintah harus manfaatkan 5,7 juta lahan kering

Di Indonesia ini ada 5,7 juta lahan kering yang tidak terjangkau perhatian dan subsidi.

Anggota Komisi VI DPR, Aria Bima‎ meminta pemerintah untuk fokus jika ingin mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Komoditas padi dan beras harus menjadi perhatian khusus karena merupakan kebutuhan utama yang bisa menimbulkan masalah sosial. Bahkan bisa menjadi komoditas politik, jika ada masalah dalam pengadaannya.

Menurut politisi PDIP asal Solo tersebut, ada dua hal penting jika pemerintah akan mewujudkan kedaulatan pangan. Pertama adalah mendorong Bulog melakukan terobosan dalam mengontrol mata rantai distribusi beras. Kedua memanfaatkan lahan kering untuk produksi pangan.

"Di Indonesia ini ada 5,7 juta lahan kering yang tidak terjangkau perhatian dan subsidi. Pemerintah harus mengalihkan subsidi pertanian ke lahan kering atau sawah tadah hujan. Subsidi jangan hanya digelontorkan di lahan basah. Lahan basah saat ini sudah maksimal hasilnya. Kalau toh dimaksimalkan lagi, paling-paling hanya bertambah 2-3 kuintal per hektarnya," ujar Aria Bima disela Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Klaten, Minggu (3/10).

Anggota DPR yang membidangi masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional tersebut mengemukakan, tanaman padi di lahan basah bisa mencapai hasil belasan ton per hektar, itu sudah maksimal. Selama ini pertanian di lahan kering atau sawah tadah hujan panennya hanya 0,5 ton per hektar gabah kering.

"Petani kelompok ini rentan miskin. Kalau pemerintah memberikan subsidi saya yakin hasilnya akan meningkat menjadi 1 hingga 2 ton per hektar. Dengan peningkatan itu, peningkatan cadangan beras bisa lebih nyata terealisasi. Mimpi kedaulatan pangan tahun 2017 yang dicanangkan Presiden Jokowi akan tercapai," jelasnya.

Langkah selanjutnya, kata Bima, Bulog harus melakukan langkah nyata untuk mengontrol distribusi beras nasional. Menurut dia, saat ini ‎Bulog hanya mampu menyerap 9 persen beras nasional. Padahal idealnya Bulog harus mampu menguasai hingga 60 persen.

"60 persen harus dikuasai Bulog, yang 40 persen ‎diberikan ke swasta," tandasnya.

Bima menambahkan Bulog harus melakukan langkah dinamis dengan cara membentuk anak perusahaan di 4 zona. Yakni di Sumatera, Jawa, Indonesia tengah dan bagian timur. Bulog idealnya membentuk 4 hingga 6 anak perusahaan.

"Idealnya 4-6 anak perusahaan, dengan saham mayoritas milik Bulog dan selebihnya bisa privat.‎ Tugasnya menyerap gabah secara komersial setidaknya hingga 60 persen," jelasnya.

Bulog kata dia, bisa memanfaatkan gudang-gudang yang selama ini kurang optimal. "Butuh langkah ekspansif dan dinamis, ‎karena Bulog sering terbatasi dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah)," imbuhnya.

Bimo menuturkan, Jika terobosan tersebut dilakukan, ia yakin para spekulan tidak akan bisa memainkan harga dan memainkan distribusi beras nasional. Jika Bulog sudah memiliki 60 persen cadangan beras nasional, lanjut dia, maka tidak bingung lagi.

"Bulog harus dinamis, lakukan terobosan yang tidak menyalahi aturan. Membuat anak perusahaan tidak melanggar aturan. Tanpa membuat anak perusahaan, sulit untuk Indonesia mewujudkan ketahanan pangan," pungkasnya.

Baca juga:
Jokowi ajak pemilik penggilingan padi makan siang di Istana
Pesan Jokowi ke bakal calon kepala daerah, dari laut sampai pangan
Surya Paloh ingin Indonesia menjaga ketahanan pangan agar tak impor
Pakar : Indonesia masih rawan pangan
Tender dihapus, Mentan klaim pengadaan pupuk jadi tepat sasaran