Pemerintah revitalisasi pendidikan untuk siapkan SDM berkualitas

Pemerintah revitalisasi pendidikan untuk siapkan SDM berkualitas. Tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia harus diakui masih sangat rendah, yakni 65 persen pekerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, sekitar 25 persen pekerja berpendidikan menengah, dan hanya kurang dari 10 persen pekerja berpendidikan tinggi.

Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi salah satu problem yang dihadapi Indonesia di tengah ketatnya persaingan global. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan strategis, salah satunya dengan membangun pendidikan SMK dan Vokasi yang mampu menjawab tuntutan kebutuhan industri di era modern.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia harus diakui masih sangat rendah, yakni 65 persen pekerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah, sekitar 25 persen pekerja berpendidikan menengah, dan hanya kurang dari 10 persen pekerja berpendidikan tinggi.

"Inilah makanya kita melakukan penguatan pendidikan dan menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing. Kita lakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi," ujar Menteri Puan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan lima kementerian terkait di gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (28/11).

Penandatanganan MoU ini ditandatangani langsung oleh lima menteri, yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Penandatanganan juga disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Pada kesempatan itu, Menteri Puan mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Dalam hal ini, presiden menugaskan kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mempercepat dan memperluas pendidikan vokasi.

Melalui revitalisasi pendidikan vokasi, ditargetkan seluruh lulusan dari program revitalisasi tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang memudahkan mereka masuk ke dunia kerja. Dari sisi Industri, mereka juga dapat meningkatkan daya saing dengan mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. "Selain itu, diharapkan pendidikan vokasi juga mampu melahirkan para pengusaha pemula," imbuh Menteri Puan.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Menteri Puan, revitalisasi pendidikan vokasi meliputi penajaman kurikulum berbasis kebutuhan pasar, penataan bidang/program studi, penyusunan modul, pemenuhan dosen/instruktur/guru produktif, peningkatan sarana-prasarana, pembentukan pabrik pengajaran (teaching factory), akreditasi-sertifikasi, serta perbaikan sistem pemagangan dan kemitraan dengan industri.

"Pada sejumlah SMK dan politeknik, industri dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian (mismatch) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja," lanjut Menteri Puan.

Dijelaskan Menteri Puan, penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas bukan hanya untuk menjadi tenaga utama dalam pembangunan nasional, juga menghadapi persaingan di era globalisasi. Terdapat 5 elemen arus bebas dalam globalisasi, yaitu investasi, barang, jasa, modal dan tenaga kerja terampil.

"Jadi sudah sangat jelas, bahwa untuk menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi sehingga berdaya saing, maka harus dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi seperti yang saat ini kita upayakan bersama," ucap Menteri Puan.

Pada kesempatan yang sama juga, dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama anta SMK dengan perusahaan industri. Sebagai pilot project pada tahap awal, telah ditunjuk tiga perusahaan industri dan 20 SMK, yaitu PT Petrokimia Gresik, dengan 7 SMK di wilayah Jawa Timur, PT Astra Honda Motor dengan 9 SMK dari Tangerang , Banten, dan Sulawesi Selatan, serta PT Polytama propindo dengan 4 SMK dari Indramayu dan Cirebon.

Langkah ini merupakan upaya untuk penyiapan tenaga kerja Indonesia yang berkualitas untuk menjadi tenaga utama dalam pembangunan nasional, juga untuk menghadapi persaingan di era globalisasi.

"Penandatanganan MoU ini agar segera ditindak lanjuti dengan tahapan yang jelas, terukur, dan dapat di evaluasi. Revitalisasi pendidikan vokasi harus dapat mempersiapkan tenaga produktif Indonesia untuk mengisi pembangunan nasional dan memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten memang sangat penting bagi Indonesia yang punya segudang potensi alam. Adapun sektor industri memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto mencapai 20 persen atau 18 persen untuk industri pengolahan non migas. Adapun pertumbuhan industri non migas hingga September 2016 mencapai 4,71 persen

"Nah, untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan, harus ada dukungan SDM industri yang kompeten, salah satunya dengan memperkuat pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri," jelas Erlangga.

Erlangga juga mengatakan, butuh kemitraan yang kuat antara pendidikan dan industri untuk memastikan bahwa supply tenaga kerja yang dihasilkan sesuai juga dengan kebutuhan dunia industri. "Inilah makanya kami sangat bersyukur karena hari ini MoU lima kementerian bisa kita tandatangani bersama untuk ditindaklanjuti," tandas Erlangga.

Baca juga:
Ditargetkan 2019 bebas buang air besar sembarangan
Menko Puan minta akses air minum dan sanitasi yang layak diperluas
120 Juta penduduk Indonesia belum miliki jamban yang layak
Hadiri CSS di Aceh, Puan duduk di pelaminan dan disuguhi ketan
Bertemu PM Belanda, Menko Puan berharap kerja sama bidang pendidikan
Khofifah dan Puan serahkan bantuan sosial non-tunai
Pemerintah ingin alat kesehatan tak lagi impor, produksi sendiri