Pemerintah segera pulangkan 5.764 warga eks Gafatar ke daerah asal

Warga eks Gafatar tersebut akan dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing di mana mereka berasal.

Pemerintah bakal merelokasi ribuan warga eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

"Sampai saat ini ada 5.764 eks Gafatar, yang ditampung di Jakarta 3.004 orang, di Semarang ada 1.752 orang, di Surabaya ada 727, dan di Makassar ada 281 orang," kata Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Selasa (2/2).

Menurut Puan, ribuan warga eks Gafatar tersebut tidak selamanya berada di penampungan sementara dan diurus oleh Pemerintah Pusat. Bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan kementerian terkait, warga eks Gafatar tersebut akan dijemput oleh pemerintah daerah masing-masing di mana mereka berasal.

"Kami berharap akan ada dalam rapat ini segera mereka yang ada di daerah transit itu segera dikembalikan ke wilayah asal mereka masing-masing, dan kami telah berkoordinasi dengan Pak Mendagri, seluruh Pemda segera menjemput eks Gafatar ini," terang Puan.

"Agar bisa kembali ke tempat asalnya dan bersosialisasi di masyarakat yang ada di kampungnya, agar bisa jadi masyarakat yang memang berpikiran nasionalis, dan tentunya kembali ke keyakinannya masing-masing dan sesuai agamanya masing-masing," tambahnya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan terhadap warga eks Gafatar. Baik dari sisi ideologi dan nilai-nilai kebangsaan, sisi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

"Sehingga mereka bisa kembali berbaur menjadi masyarakat Indonesia yang memang asas Pancasila karenanya kami ke depan akan menindaklanjuti bagaimana agar mereka bisa hidup bersosialisasi di kehidupan yang selayaknya," tandasnya.

Dalam rapat ini, turut hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Susana Yembise dan lainnya.