Pemerintah Targetkan DIM RUU TPKS Rampung Pekan Ini
Jaleswari menjelaskan mulai 31 Januari - 2 Februari 2022 pemerintah telah melakukan konsinyering untuk membahas DIM tersebut. Dia menuturkan gerak cepat penyusunan DIM tersebut tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan penyusunan dimaksimalkan sesegera mungkin.
Pemerintah sedang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan DIM tersebut ditarget rampung pada minggu ini.
"Minggu ini diharapkan selesai," kata Jaleswari dalam pesan singkat, Rabu (2/2).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Pak Jokowi dijadwalkan menutup Rapimnas Gerindra? Rencananya Pak Prabowo akan membuka Rapat Pimpinan Nasional tersebut pada tanggal 30 Agustus hari Jumat. Dan rencananya Rapat Pimpinan Nasional akan ditutup tanggal 31 hari Sabtu malam oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Apa yang dilakukan Jokowi di Sumatera Utara? Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/4), dengan bertolak menuju Kabupaten Padang Lawas. Jokowi diagendakan meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan hingga menyerahkan bantuan pangan untuk masyarakat.
Jaleswari yang juga anggota tim pelaksana gugus tugas RUU TPKS menjelaskan mulai 31 Januari - 2 Februari 2022 pemerintah telah melakukan konsinyering untuk membahas DIM tersebut. Dia menuturkan gerak cepat penyusunan DIM tersebut tidak terlepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan penyusunan dimaksimalkan sesegera mungkin.
Jaleswari mengatakan konsinyering kali ini bukanlah pembahasan DIM yang pertama dan terakhir. Sebab dalam satu minggu ke depan akan diadakan rangkaian konsultasi pembahasan DIM yang akan turut mengundang kementerian/lembaga, perwakilan masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok strategis lainnya.
"Kanal masukan untuk penyusunan DIM pemerintah akan dibuka seluas-luasnya baik bagi internal pemerintah, maupun dari masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok strategis lainnya," bebernya.
Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku Ketua Tim Pelaksana Gugus Tugas, Edward O. S. Hiariej menegaskan konsinyering penyusunan DIM kali ini ditujukan untuk memastikan internal pemerintah solid dan kompak. DIM tersebut akan menghasilkan refleksi pandangan pemerintah yang komprehensif dan tidak sektoral.
"Well prepared, solid & kompak dalam menyikapi langkah lanjutan pembentukan RUU TPKS. DIM yang dihasilkan akan merefleksikan pandangan pemerintah yang komprehensif, tidak sektoral," bebernya.
Dia juga menjelaskan, dengan dukungan kementerian dan lembaga yang terlibat menunjukan semangat untuk memastikan RUU TPKS nantinya akan memaksimalkan upaya pencegahan kekerasan seksual. Dia juga berharap bisa memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual serta memberikan payung hukum yang mumpuni bagi aparat penegak hukum untuk bergerak dalam kerangka penegakan hukum.
"Semua aspek kami antisipasi, DIM pemerintah dipastikan akan berisi penguatan substansi di aspek pencegahan, perlindungan korban, ketentuan pidana, hukum acara pidana, dan aspek-aspek kunci lainnya," pungkasnya.
Untuk diketahui dalam konsinyering tersebut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki irisan tugas dan fungsi dalam RUU TPKS. Mulai dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kantor Staf Presiden.
Baca juga:
DIM RUU TPKS Disusun, Moeldoko Harap Tak Ada Perdebatan Setelah Diundangkan
Moeldoko Minta Tim Gugus Tugas RUU TPKS Peka Membaca Poin yang Perlu Disempurnakan
Pemerintah Tunggu DPR Kirim Naskah RUU TPKS Sebelum Keluarkan Surpres
Catatan PKB Soal RUU TPKS
Gerindra Kritisi Frasa 'Kekerasan' dalam RUU TPKS