Pemerintah Terus Perkuat Pertahanan di Laut Natuna
Penguatan itu, lanjut dia, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
Pemerintah terus melakukan penguatan pertahanan untuk mengantisipasi gangguan di Laut Natuna yang berdekatan dengan Laut China Selatan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan hal itu di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11).
Penguatan itu, lanjut dia, dengan memperkuat pertahanan di laut, darat, udara, dan mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
-
Dimana konsentrasi dokter spesialis di Indonesia? Dia mengatakan 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," ujarnya.
-
Bagaimana Mahfud MD ingin menularkan ketegasannya? Justru saya akan semakin tegas dan membuat jaringan-jaringan agar ketegasan itu akan menular ke birokrasi di mana saya memimpin. Itu saja sebenarnya,” pungkas Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, Saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita. Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur.. mundur," kata Mahfud dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/11).
Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Laut Natuna, banyak kapal dan perahu asing masuk melalui jalur ini, baik itu yang berbendera maupun tidak berbendera.
Selain melakukan penguatan dari dalam, ujarnya, pemerintah melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.
"Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal mata-mata bagaimana, menghadapi penyelundup, sehingga perkuatan di dalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.
Pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multidimensi dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal itu menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.
"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," papar Mahfud.
Oleh karena itu, tambah dia, sesuai pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan, patroli, dan melakukan pembangunan di bidang ekonomi.
"Karena kalau ekonomi di laut Natuna itu hidup, maka keutuhan kita menjadi terjaga," tegas Mahfud.
Baca juga:
Mahfud Kunjungi Natuna: Pulau Terluar Tidak Boleh Lepas dari Indonesia
Pantau Lewat Udara, Pangkoarmada I Sebut Isu Ribuan Kapal Asing di Natuna Tidak Benar
Sapa Prajurit TNI, Jokowi Terima Laporan Ada Kapal China dan AS Melintas di Natuna
Dasco: Prabowo Jawab Ancaman Kapal Perang China di Natuna
DPR: Pemerintah Harus Serius Tangani Pelanggaran Kedaulatan di Natuna
CEK FAKTA: Hoaks Tangkapan Layar Berita Nelayan Natuna Dibayangi Kapal Kuwait