Pemkab Gunung Kidul Perbarui Data Kemiskinan agar Bantuan Tepat Sasaran
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menginisiasi satu data kemiskinan yang terus diperbarui. Hal ini di antaranya untuk menghindari kesalahan penerima bantuan dari pemerintah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menginisiasi satu data kemiskinan yang terus diperbarui. Hal ini di antaranya untuk menghindari kesalahan penerima bantuan dari pemerintah.
"Jangan sampai lagi muncul istilah BLS (Bantuan Langsung Sakmatine), ini protes keras warga, karena kecewa yang mendapatkan bantuan hanya orang itu-itu saja," kata Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi kepada wartawan, Selasa (24/9). Dikutip dari Antara.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
Oleh karena itu, Pemkab Gunung Kidul bekerja sama dengan Combine Resource Institution (CRI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang 'Satu Data Kemiskinan: Bagaimana Mencapainya dan Untuk Siapa?'.
Immawan ingin data kemiskinan tidak ada lagi persoalan. Data kemiskinan di Gunung Kidul yang masih disebut daerah miskin ini karena ada historis, pada 1963 Gunung Kidul mengalami tragedi kelaparan hingga ada orang busung lapar.
Peristiwa ini sangat membekas, akibatnya orang Gunung Kidul tidak mau menjual hasil pertanian. Ini sikap kearifan lokal, karena mereka bertanggung jawab atas nasib keluarganya.
"Namun menjadi masalah karena BPS menyebut salah satu kriteria miskin dari tidak adanya transaksi perdagangan. Ini kan ada metodologi yang tidak sama dengan kearifan lokal," kata Immawan.
Ia mengatakan hal ini menjadi problem karena ada fakta yang tidak berdasarkan realitas dan ada data yang tidak berdasarkan fakta.
Warga, kata dia, menyimpan beras minimal satu keluarga 30 kilogram hingga mampu hidup sampai setengah tahun, tetapi ini dianggap miskin karena tidak ada transaksi perdagangan.
"Kami tetap menghargai data BPS, karena itu data resmi, tetapi kami juga memiliki data yang berasal langsung dari masyarakat," terang Immawan.
Ketua Dewan Pembina CRI Dodo Juliman mengatakan data kemiskinan yang tidak akurat menjadi penyebab program pemerintah tidak tepat sasaran dan rawan memicu konflik sosial di masyarakat.
"Meskipun sudah ada Peraturan Presiden No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, tetapi di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran data," katanya.
Ia menyebut bahwa ada problem soal satu data kemiskinan. Padahal dengan satu data kemiskinan yang lebih dikenali, mudah diakses oleh pemangku kepentingan kementerian terkait dan media menjadi penting.
"Itu penting untuk mencapai keadilan sosial, pengentasan kemiskinan yang lebih akurat," kata Dodo.
Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif Adin Kuswardono juga menyoroti soal kesimpangan data ini. Ia menyebut contoh terbaru soal simpang siur data ini yakni data produksi beras.
"Data beras yang tidak sinkron antara Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Data yang tidak sama menyebabkan pertengkaran di publik. Ini contoh terbaru soal tidak adanya kesamaan data," kata Arif.
Baca juga:
Pemilik Rumah di Halaman Apartemen Thamrin: Buat Apa Harta, Tanah Saya Banyak
Rumah Usang di Halaman Apartemen Thamrin Residence akan Dialiri Air PAM
Hubungan Baik Elis Pemilik Rumah Usang dan Pengelola Apartemen Thamrin
Nestapa Bocah di Lhokseumawe Dipaksa Mengemis & Dirantai Orang Tua jika Tak Bawa Uang
VIDEO: Kisah Elis dan Keluarga Hidup di Halaman Thamrin Residence
Petugas PDAM Datangi Rumah di Halaman Apartemen Thamrin Residence