Pemprov Riau Hapus Denda Pajak Kendaraan, Berlaku Mulai Tahun Ini
Pemprov Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun ini. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong masyarakat membayar pajak setelah bertahun-tahun menunggak.
Pemprov Riau menghapus denda pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun ini. Kebijakan ini dibuat untuk mendorong masyarakat membayar pajak setelah bertahun-tahun menunggak.
"Selama ini kita menerima masukan dari masyarakat terkait denda pajak yang sudah banyak, maka kita akan buat Pergub penghapusan denda pajak," ujar Gubernur Riau Syamsuar saat sidak ke UPT Samsat Pekanbaru Kota, Selasa (10/1).
-
Mengapa motor berjok kloset itu viral? Akeem dibuat heran karena kloset duduk yang biasa digunakan untuk Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) malah disulap jadi jok sepeda motor.
-
Apa yang dilakukan mobil mewah berpelat DPR RI yang viral? Mobil mewah berpelat DPR RI mendadak viral usai bunyikan strobo sampai dianggap arogan.
-
Apa yang unik dari motor yang viral di China? Kreativitas seseorang memang tidak terbatas. Tak jarang kreativitas itu bisa membuat orang lain takjub hingga heran karena bisa menghasilkan sesuatu yang unik.Seperti yang terjadi di China belum lama ini saat seorang pria pengemudi motor berhasil mengubah kloset duduk menjadi jok motor di kendaraan miliknya.
-
Dimana video viral jalur pesawat berbahaya itu direkam? Video ini direkam menggunakan ponsel di, Bandara Gustaff III, kepulauan Karibia.
-
Mengapa kejadian ini viral? Tak lama, unggahan tersebut seketika mencuri perhatian hingga viral di sosial media.
-
Apa yang sedang viral di Makassar? Viral Masjid Dijual di Makassar, Ini Penjelasan Camat dan Imam Masjid Fatimah Umar di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar viral karena hendak dijual.
Syamsuar menyebutkan penghapusan denda pajak itu termasuk dalam program 7 Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik yang dicetuskannya.
Syamsuar berharap masyarakat Riau dapat memanfaatkan program 7 berkah itu, karena sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang terlambat membayar pajak.
"Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para wajib pajak, khususnya kendaraan bermotor yang telah membayarkan pajaknya tepat waktu pada tahun 2022 lalu, sehingga target pendapatan Pemprov Riau sektor pajak terjadi kenaikan dan melampaui target," ucap Syamsuar.
Menurut Syamsuar, target itu dapat dicapai berkat dukungan masyarakat Riau. Untuk itu, Syamsuar mengaku akan terus memperbaiki dan mempermudah pelayanan kepada para wajib pajak.
Selain itu, Pemprov Riau bersama tim pembina Samsat Provinsi Riau, berupaya memberi solusi agar masyarakat terhindar dari penerapan pasal denda pajak. Sekaligus untuk meringankan beban masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Riau tentang Penghapusan Denda Pajak.
"Mari segera manfaatkan 7 berkah pajak daerah agar terhindar dari penerapan sanksi, semoga memberi manfaat bagi masyarakat Riau," jelasnya.
Amin Andesbal, warga Pekanbaru, mengaku bersyukur dengan adanya program penghapusan denda pajak ini. Dia mengaku mobil pribadinya telah menunggak pajak selama 2 tahun berturut-turut.
"Memang ini yang kami tunggu-tunggu, denda pajak dihapus. Kalau sudah sah diterapkan, saya akan langsung bayar pajak pokok mobil saya," kata Amin kepada merdeka.com.
Berikut Program 7 Berkah Pajak Daerah Riau Lebih Baik:
1. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan penghapusan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan.
2. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua (BBNKB II) dan bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua.
3. Bebas bea balik nama kendaraan bermotor mutasi masuk dan kendaraan lelang.
4. Bebas tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor yang lebih dari 3 tahun (hanya bayar pokok pajak 3 tahun).
5. Diskon 50 persen pajak kendaraan bermotor 3 tahun berturut-turut bagi pelaku usaha yang melakukan mutasi masuk (khusus kendaraan bukan baru dengan tahun pembuatan 2021 ke bawah).
6. Bebas pajak progresif.
7. Pengurangan denda sanksi keterlambatan dari semula 25 persen menjadi 2 persen saja (yang akan langsung diberlakukan setelah masa program 1 sampai 5 di atas berakhir).
(mdk/yan)