Pendukung khilafah di Indonesia kecil tapi ramai karena disorot media asing
Peneliti senior The Wahid Institute yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mengatakan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan paham khilafah di tanah air hanya sedikit.
Peneliti senior The Wahid Institute yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad mengatakan pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan paham khilafah di tanah air hanya sedikit. Hal itu terbukti dari dua survei yang dilakukan oleh The Wahid Institute.
Hasil survei tersebut tak sampai dua persen masyarakat yang mendukung HTI dan khilafah. Karenanya, dia menilai para investor tidak perlu takut untuk berinvestasi di Indonesia cuma karena paham khilafah.
-
Acara apa yang diduga ditunggangi oleh organisasi terlarang HTI? Acara Metamorfoshow yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ramai menjadi perbincangan. Diduga, kegiatan itu ditunggangi organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
"The Wahid Institute sudah dua kali melakukan survei soal HTI yang mengusung paham negara khilafah. Hasilnya sangat kecil, tidak sampai 2 persen yang mendukung HTI dan khilafah," kata Rumadi Ahmad dalam keterangannya, Selasa (20/3).
Dia mengatakan, meski pendukungnya sangat kecil, HTI dan paham khilafah sempat mencuat ke permukaan karena ada gerakan yang masif dan disorot oleh media-media asing. Sehingga seolah-olah keberadaan HTI dan paham khilafah di Indonesia cukup besar padahal sesungguhnya tidak.
"Di pihak lain, silent majority yang mendukung Pancasila dan kebhinekaan justru lebih banyak diam. Inilah yang mungkin mengecoh persepsi investor," katanya.
Dia mengatakan investor tak perlu takut berinvestasi di Indonesia karena pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah bersikap tegas terhadap HTI dengan membubarkannya. Selain itu, berdasarkan hasil survei, jumlah pendukung HTI dan khilafah sangat kecil di Indonesia.
"Jadi, pembubaran HTI dan pelarangan paham-paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila itu landasannya sudah cukup kuat di Indonesia. Maka investor tak perlu khawatir. Apalagi pemerintah sudah mencabut ratusan peraturan daerah yang tidak kondusif bagi iklim investasi," katanya.
"Bahwa saat ini eks-HTI sedang mengajukan gugatan di PTUN, Jakarta, hal itu wajar-wajar saja, karena Indonesia adalah negara hukum yang mengakomodasi hal tersebut. Gugatan eks-HTI itu akan ditolak pengadilan, karena alasan pemerintah membubarkan HTI tersebut memang rasional dan konstitusional," katanya.
Baca juga:
Ahli agama sebut Hizbut Tahrir bertentangan dengan Demokrasi
Bawaslu sebut eks HTI atau PKI boleh ikut Pemilu, asal mengakui NKRI dan UUD 45
Sidang PTUN, kuasa hukum Kemenkum HAM nilai khilafah HTI tak sesuai pandangan ahli
Hidayat Nur Wahid tegaskan tak ada bendera HTI di reuni 212
Jimly: HTI sudah bubar enggak punya legal standing ajukan gugatan ke MK