Pengakuan DPRD DKI soal kedekatan dengan Aguan

Kedekatan Aguan dengan Prasetio ternyata bukan hanya sekedar bos dan anak buah. Keduanya kerap bertemu.

2016-07-21 05:54:58

Sidang kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta yang menyeret Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro menjadi terdakwa mengungkap fakta baru. Dalam sidang, terungkap hubungan dekat antara anggota DPRD DKI Jakarta dengan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Salah satunya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang dihadirkan sebagai saksi pada sidang itu tak menampik memiliki kedekatan dengan Aguan. Dia mengaku hubungan dekat itu dibangunnya saat masih menjadi karyawan di salah satu perusahaan milik PT AGung Sedayu Group.

"Saya sama dia (Aguan) bukan orang asing. Saya dekat dengan beliau, sering sowan ke beliau," kata Prasetio dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (20/7).

Kedekatan Aguan dengan Prasetio ternyata bukan hanya sekedar bos dan anak buah. Keduanya kerap bertemu untuk membahas proyek salah satunya Raperda tentang zonasi dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai (RTRKSP) utara Jakarta. Aguan dianggap sosok atau tempat yang tepat untuk berkonsultasi soal tata ruang dan reklamasi.

Tidak sampai di situ, Prasetio juga memperkenalkan Aguan kepada koleganya Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik. Kepada Aguan, Prasetio memperkenalkan Taufik sebagai kerabat dekat dan Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda).

"Saya hanya kasih tahu, 'Ini teman saya, Pak Taufik, sama-sama wong kito galo'," kata Prasetio.

Setelah dicecar soal hubungan anggota DPRD dengan Aguan, dalam sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memutar rekaman percakapan Prasetio dan Taufik. Diduga percakapan itu membahas pengaturan pasal-pasal dalam Raperda tentang RTRKSP.

Percakapan keduanya berlangsung pada 10 Maret 2016 atau seminggu sebelum rencana rapat paripurna pengesahan RTRKSP yang berlangsung pada 17 Maret 2016. Dalam percakapan itu, Taufik mempertanyakan penyelesaian sejumlah pasal yang seolah-olah dipesan oleh seseorang kepada Prasetio.

Kendati sudah menjadi fakta persidangan, Prasetio dan Taufik justru berkelit saat memberi kesaksian dalam sidang. Keduanya terus membantah hubungannya dengan Aguan tidak ada kaitannya dengan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Keduanya kompak menyebut hubungan dekatnya dengan Aguan tidak mempengaruhi Raperda. Prasetio dan Taufik mengklaim tetap pada posisi netral dan berpegang teguh pada kapasitasnya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

"Rapat fraksi kami tidak mengatur izin reklamasi tapi saya ngomong sebelum telepon Pak Taufik kalau izin reklamasi bukan ranah kita. Kita cuma atur tata ruang dan zonasi," jawab Prasetyo saat dicecar JPU KPK.

"Saya banyak bercanda saja tapi poin-poin itu yang harus diputuskan berdasarkan fraksi yang Pak Taufik bicarakan barusan," timpal dia.

Diketahui, sejumlah dugaan mengarah pada adanya kepentingan khusus saat Prasetio dan sejumlah anggota DPRD DKI yang mendatangi kediaman Aguan. Disinyalir, kedatangan anggota dewan DKI itu berkaitan dengan pembahasan tentang Raperda reklamasi.

Dalam kasus ini, KPK telah menjerat seorang anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro. Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro sudah berstatus terdakwa dan tengah menjalani sidang sedangkan Sanusi masih menyandang status tersangka.

Selain ketiga orang itu, KPK juga tengah membidik tersangka lain dalam kasus ini. Aguan Sugianto Kusuma merupakan salah satu pihak yang sudah dicegah KPK. Surat cegah dilayangkan ke pihak Imigrasi pada Jumat (2/3). Bos Agung Sedayu Group itu diduga kuat memiliki peran dalam pusaran rasuah ini.

Baca juga:
Ketua DPRD DKI Jakarta bantah jadi perantara uang suap reklamasi
Prasetio siap datang jika diminta bersaksi di sidang suap reklamasi
Jaksa penuntut hadirkan 4 saksi di sidang kasus suap reklamasi
Prasetio ajak Taufik: Bro, silaturahmi yuk ke rumah Pak Aguan
Terungkap Prasetio dan M Taufik bahas order pasal di suap reklamasi
Dicecar hakim soal Perda reklamasi, Ongen Sangaji berkelit

(mdk/ang)