Pengelola situs Islam: Pemerintah Jokowi lebih gila dari Orde Baru

"Media ini tidak ada yang dukung ISIS. Tolong cari mana ada berita yang dukung ISIS," kata Ubaidillah Salman.

Sejumlah media Islam protes keras atas kebijakan pemblokiran oleh pemerintah. Mereka membantah media yang mereka kelola menyebarkan dan mendukung gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Pemimpin redaksi salam-online.com, Ubaidillah Salman membandingkan pemblokiran media rezim Orde Baru dengan Pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, saat Orde Baru dijelaskan poin-poin yang melanggar dalam pemberitaan.

"Dalam Orde Baru saja tak begini saat pemberedelan media, ketika dulu Menteri Penerangan jelaskan poin-poin mana saja yang dilanggar. Tapi ini tak ada klarifikasi terlebih dahulu kepada kami. Makanya ini lebih gila dari orde baru," kata Ubaidillah saat mediasi dengan pihak Kemenkominfo di lantai II gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (31/3).

Dia mengatakan, pihaknya merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran tersebut. Oleh karena itu, pihaknya ingin sejumlah media yang diblokir dinormalkan kembali.

"Media ini tidak ada yang dukung ISIS. Tolong cari mana ada berita yang dukung ISIS," terang dia.

Menurutnya, media-media online itu tak pernah memberitakan tentang ISIS dalam situs-situs mereka. Mereka juga tidak mempunyai hubungan dengan kelompok teroris mana pun.

"Buat apa? Apa itu ISIS? Mengapa ISIS? Enggak penting bagi kami. Karena itu tindakan ini sangat gegabah serampangan. Tanpa klarifikasi," tegasnya.

Lebih jauh, dia mengatakan jika pemberitaan di dalam medianya berasal dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan pemerintah ini dinilainya sewenang-wenang.

"Kemudian kalau itu disebut radikal, terus terang bisa dilihat kontennya. Media-media itu juga merujuk ke Antara, BBC, AFP, Reuters, CNN dan lainnya. Ada pengadilan yang lebih tinggi dari ini semua, nanti di akhirat kita akan ketemu," pungkas dia.

Diketahui, berdasarkan informasi yang didapatkan Merdeka.com, baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja merekomendasikan 22 website yang harus diblokir oleh Internet Service Provider (ISP).

Baca juga:
Hanafi Rais tuding pemerintah blokir situs Islam buat pengalihan isu
FPI: Jokowi main isu teroris untuk tutupi kegagalan pemerintahannya
FPI: Era Jokowi, situs Islam diblokir, situs maksiat dibiarkan
Kepala Humas Kemkominfo: Ada 19 situs yang diblokir, bukan 22
Usai dari Kemenkominfo, media Islam bakal ngadu ke Dewan Pers
Perwakilan situs dakwah Islam yang diblokir datangi Kemkominfo