Penilaian Kualitas Udara Depok Ada Dua Versi, Wali Kota Minta Ganti Alat Ukur jika Salah

Wali Kota Depok Mohammad Idris angkat bicara soal perbedaan penilaian kualitas udara di Depok. Dari hasil Air Quality Index (AQI) US pada Kamis (24/8), Depok menjadi kota tertinggi polusi udara. Namun hasil itu berbeda dengan alat yang digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yaitu Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Depok sampai sekarang memang dalam kondisi sedang," kata Idris, Jumat (25/8).

Pemkot memasang ISPU di empat lokasi padat kendaraan. Yaitu di Jalan Margonda, Jalan Raya Sengon, Jalan Juanda dan Jalan Raya Bogor.

"Kita selalu pakai alat yang sudah diberikan dari kementerian LH untuk mengukur udara di Depok," ujarnya.

Idris mengatakan hasil dari AQI US berbeda dengan ISPU. Idris menegaskan standar yang dipakainya adalah berdasarkan yang diberikan pemerintah pusat.

"Tidak sesuai dengan alat yang sudah diberikan. Kita tidak kepada LSM, organisasi survei segala macam, tapi kita kepada Kementerian, sebab di mereka adalah induk kita, yang memberikan alat juga mereka. Kalau memang alatnya salah ya kita minta ganti gitu," ungkapnya.

Dengan kondisi udara yang diklaim kategori sedang saat ini, diharapkan tidak berubah menjadi lebih buruk. Idris pun melakukan berbagai upaya antisipasi untuk pencegahan.

"Mudah-mudahan tidak naik lagi, ekstremnya begitu. Karena ini harus diantisipasi untuk tidak ada kenaikan status dari sedang kepada warning," harapnya.

Pemkot Depok melakukan penghijauan dan penanaman pohon di banyak lokasi. Tujuannya untuk mengurangi polutan. Karena pemicu polusi udara saat ini disebabkan tingginya mobilitas kendaraan.

"Kita lakukan penghijauan, penanaman pohon semua dilakukan seperti itu, khususnya di daerah-daerah yang memang sesuai dengan laporan DKI juga itu ternyata sumbangan dari mobilitas kendaraan yang sangat luar biasa. Jadi prosentasenya itu sampai 50 persen lebih dari kendaraan, dari industri di bawah itu justru, laporannya memang dari mobilitas lalu lintas," pungkasnya.

DPRD Ingatkan Pemkot Depok Tidak Egois

DPRD Depok menilai Pemerintah Kota Depok egois menyikapi dua versi pemantau kualitas udara. Versi IQAir kualitas udara di Depok menduduki urutan pertama kualitas udara terburuk pada Kamis (24/8).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok, Babai Suhaimi mengatakan Pemkot Depok tidak bisa mengabaikan hasil dari AQI US. Sebab batas kualitas udara yang buruk berada di angka 169, sementara Kota Depok sudah mencapai 203 yang artinya sangat buruk. 

"Jadi Depok juga harus mengacu pada IQAir, tidak bisa mengklaim bahwa kajian kita yang paling benar. Karena kota lain disebelah Kota Depok pun sama memiliki kualitas udara yang buruk. Tapi yang paling buruk kota Depok. Jadi tidak bisa lantas pemerintah mengklaim memiliki udara yang baik."

Kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok

@merdeka.com

Pemkot Depok harusnya menjadikan penilaian itu sebagai bentuk kewaspadaan dan tidak mengabaikan begitu saja karena itu menjadi dasar mengambil kebijakan menyikapi polusi. Sekaligus melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat.


"Karena kualitas udara memburuk sebaiknya pemerintah Kota Depok membagikan masker secara gratis," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Depok