Penjelasan Polri Soal Tudingan Pengerahan Pasukan Buzzer di Pilpres 2019
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah institusinya memiliki buzzer untuk mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019. Dia menegaskan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Jagat maya dihebohkan dengan cuitan-cuitan akun Twitter @opposite6890 terkait dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan buzzer pada Pilpres 2019. Mabes Polri pun merespons tudingan tersebut.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membantah institusinya memiliki buzzer untuk mendukung salah satu kandidat di Pilpres 2019. Dia menegaskan bahwa Polri netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa yang dilakukan Polda Bali untuk menindaklanjuti berita hoaks tersebut? Penelusuran "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sibercrim Ditreskrimsus Polda Bali, untuk melacak akun tersebut," katanya.
-
Kapan survei Litbang Kompas tentang citra Polri dilakukan? Mahasiswa Apresiasi Polri atas hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini.
-
Bagaimana Polri meningkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Mengapa video itu diklaim sebagai berita bohong? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dan berhasil menemukan bahwa narasi yang termuat dalam video viral tersebut adalah hoaks. Pasalnya, terdapat tulisan “Bukit Siguntang” pada bagian depan kapal laut yang disorot.
"Saya tegaskan bahwa apa yang disebarkan (Opposite6890) itu enggak benar, apalagi menyangkut masalah Pemilu. Bahwa Polri dalam hal ini menegaskan netralitas harga mati," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).
Opposite6890 menyebutkan, ratusan buzzer di media sosial berinduk pada akun @alumnisambhar. Dalam beroperasi, mereka menggunakan APK Sambhar.
Dan dari penelusuran Opposite6890, IP APK tersebut diketahui beralamat di Divisi Teknologi Informasi Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Terkait hal itu, Dedi menjelaskan bahwa IP address WiFi di Mabes Polri bersifat umum. Siapa saja bisa mengakses internet menggunakan jaringan yang dimiliki Korps Bhayangkara itu.
"IP address WiFi di areal mabes ini ada di area publik, jadi bisa diakses publik," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa @opposite6890 merupakan akun anonymous. Informasi yang disampaikan akun tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini saya minta tidak dijadikan sumber rujukan berita. Karena ini bahaya kalau akun-akun ini enggak bisa diklarifikasi, konfirmasi dan verifikasi maka adalah apa yang disebarkan berita hoaks. Kalau berita hoaks ada ancaman hukuman pidananya nanti," ucap Dedi.
Akun Opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Menurutnya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.
Mereka saling mengikuti atau follow baik di Instagram, Twitter maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.
Reporter: Nafiysul Qodar
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Masyarakat Diminta Setop Sebarkan Hoaks karena Bertentangan Ajaran Islam
Sekjen PDIP Sebut Penyebaran Hoaks Tertinggi Ada di Jawa Barat
Safari Politik Bareng PDIP, MUI Mengaku Diminta Tangkal Hoaks di Aceh
Bacakan Eksepsi, Pengacara Nilai Dakwaan Ratna Sarumpaet Buat Keonaran Keliru
Ratna Sarumpaet Harap Permohonan Tahanan Kota Dikabulkan Hakim