Penyidik KPK geledah kantor Dinas PUPR dan Dispora Aceh
Penyidik KPK telah menemukan dokumen-dokumen serta catatan proyek yang menguatkan konstruksi kasus tersebut. KPK mengimbau agar para pihak di lokasi penggeledahan dapat kooperatif dan membantu proses penyidikan ini.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Aceh, Selasa (10/7). Penggeledahan ini lanjutan untuk melengkapi berkas atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan permintaan fee Dana Otonomi Khusus (otsus) Aceh 2018 yang menyeret Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua tersangka lainnya.
Penggeledahan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB. Informasi dihimpun, penggeledahan pertama dilakukan di Dinas PUPR Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Dispora Aceh. Awak media tidak diperkenankan masuk ke halaman kantor. Hanya diperbolehkan berada di luar pagar kantor Dispora Aceh.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus suap di Basarnas? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
Penggeledahan ini dilakukan untuk menambah bukti-bukti lainnya untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penyidik KPK hingga pukul 14.00 Wib masih melakukan penggeledahan di kantor Dispora Aceh.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan berantai membenarkan penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan sejumlah kantor di Aceh. Ini dilakukan untuk melanjutkan mencari bukti-bukti kasus dugaan suap terkait otsus Aceh.
"Hari ini tim penyidik KPK meneruskan penelusuran bukti-bukti di kasus dugaan suap terkait DOK (dana otsus) Aceh," kata Febri Diansyah melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/7).
Penyidik KPK telah menemukan dokumen-dokumen serta catatan proyek yang menguatkan konstruksi kasus tersebut. KPK mengimbau agar para pihak di lokasi penggeledahan dapat kooperatif dan membantu proses penyidikan ini.
"Karena selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh. Terutama karena korupsi itu merugikan bagi masyarakat," ucapnya.
Hingga saat ini penyidik yang menggunakan rompi bertuliskan KPK di bagian punggung, masih melakukan penggeledahan. Mereka semua masih berada dalam kantor Dispora Aceh.
Penggeledahan kantor Dispora Aceh diduga ada kaitannya dengan aliran dana untuk Aceh Marathon 2018 di Sabang. Saat dilakukan OTT, penyidik sempat mengamankan uang senilai Rp 500 juta yang diduga hendak dipergunakan untuk even tersebut.
Baca juga:
KPK duga ada kewajiban Bupati setor Gubernur Aceh agar dana otsus dicairkan
Suap Gubernur Aceh, ada kalimat 'Kalian hati-hati, beli HP nomor lain'
Irwandi ditangkap KPK, Plt Gubernur pastikan pelayanan publik di Aceh tetap normal
Agar tak dikorupsi, Aceh butuh master plan dana otonomi khusus
Demo di Masjid Raya Baiturrahman, warga Aceh minta KPK lepas Irwandi
Dicekal KPK, Steffy Burase diduga mengetahui aliran suap Gubernur Aceh