Penyidik Tak Lolos TWK: Kita Masih Yakin Presiden Masih Peduli KPK
Presiden Jokowi diketahui sempat meminta agar pimpinan KPK dan pihak terkait mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU KPK. Dalam putusannya, MK meminta agar proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak merugikan pegawai.
Rizka Anungnata, Kepala Satuan Tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Penyidik KPK) yang dibebastugaskan pimpinan KPK masih yakin Presiden Joko Widodo alias Jokowi peduli dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi.
Rizka yakin Jokowi akan kembali menyampaikan arahannya soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membebastugaskan 75 pegawai KPK.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi saat tiba di GWK? Tepat pukul 18.53 WITA Presiden Jokowi tiba di GWK didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, dan Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
"Kita masih yakin Presiden akan mengeluarkan kebijakannya. Kemarin saja kan beliau sudah menyampaikan arahan, kalau Presiden dari awal tidak peduli, dia pasti tidak akan memberikan arahan," ujar Rizka berbincang dengan Liputan6.com dikutip Minggu (6/6).
Presiden Jokowi diketahui sempat meminta agar pimpinan KPK dan pihak terkait mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU KPK. Dalam putusannya, MK meminta agar proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak merugikan pegawai.
Jokowi juga meminta agar tidak ada pegawai KPK yang dipecat akibat tak lulus TWK. Jokowi berpandangan, mereka yang tak lulus TWK masih bisa dibina melalui program bela negara.
Namun, arahan Jokowi tersebut tak diindahkan pimpinan KPK dan pihak terkait. 75 pegawai tak lulus TWK, 51 di antaranya akan dipecat dan hanya 24 pegawai lainnya yak akan dibina. 51 pegawai dipecat dianggap sudah tidak bisa lagi dibina.
Rizka menduga, antara 51 pegawai dipecat dan 24 dibina tak ada perbedaan. Dia menduga pimpinan KPK hanya ingin memecah belah kekuatan dari 75 pegawai yang tak lulus TWK dengan label bisa dibina dan akan dipecat.
"Ya kalau saya menduga seperti itu, karena apa, karena tadinya kan 75, cuma bagaimana mungkin dari 75 menjadi 51 dan 24, berarti kan tesnya sendiri itu tidak ada standar yang jelas, coba anda bisa menilai, anda ada ujian tes masuk perguruan tinggi, kalau sudah dibilang 75 tidak lulus, ya berarti memang tidak lulus," kata dia.
Selain itu, Rizka menduga tak ada standarisasi yang jelas dalam TWK ini. Dia merasa heran pimpinan KPK bisa seenaknya mempermainkan para pegawai. Rizka yakin, 75 pegawai KPK yang dibebastugaskan memang sudah ditarget untuk disingkirkan.
"Tapi begitu ada negosiasi, ada rapat khusus antara mereka, ternyata 24 yang bisa diselamatkan, menurut mereka yah, cuma saya yakin dari 24 ini nanti pasti akan seperti itu (tetap disingkirkan), karena apa, karena (nama-nama 75 pegawai) sudah dituliskan dulu di awal sebelum tes," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Perubahan UU Tak Mempan, Pelemahan KPK Berlanjut ke TWK
Muncul Dugaan TWK Upaya Terselubung Amankan Harun Masiku dari Bidikan Pegawai KPK
Eks Jubir: Perjuangan Tak Sebatas Selamatkan Pegawai Nonaktif Tapi Independensi KPK
Direktur KPK Nonaktif: Kalau Ikut TWK, Firli Bisa Tidak Lulus
Tak Ingin Terus Berpolemik, Alasan Firli Bahuri Tak Hadiri Debat Terbuka soal TWK