Peran Tokoh Agama Penting Sukseskan PPKM dan Tekan Laju Covid-19
"Masyarakat yang pendidikannya rendah akan lebih sulit bagi mereka untuk memahami bahwa risiko Covid-19 itu memang nyata dan memang ada. Bahwa vaksinasi itu memang efektif untuk mengurangi risiko. Bahwa pakai masker, menjaga risiko itu memang efektif," katanya.
Pakar Kesehatan Masyarakat Prof Hasbullah Thabrany mendorong peran aktif para tokoh agama, budaya dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi warga agar memahami perlunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan demikian upaya pengendalian Covid-19 berjalan dengan efektif.
"Saya berharap kepada tokoh-tokoh masyarakat atau para pendeta, biksu dan sebagainya yang sudah banyak pengikut. Jadilah contoh dan jadilah agent of change bagi para pengikutnya. Bahwa ini benar loh yang pemerintah lakukan," kata Hasbullah, dikutip dari Antara, Selasa (12/1).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Dia mengatakan, para tokoh masyarakat tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian wabah Covid-19.
Mereka dapat memberikan edukasi yang benar tentang perlunya menjalankan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak serta menghindari kerumunan guna mencegah potensi penularan virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit Covid-19.
Begitu juga dengan penerapan PPKM di Jawa-Bali untuk membatasi kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan, sehingga berpotensi meningkatkan kasus penularan.
Para tokoh masyarakat tersebut bisa berperan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan PPKM di wilayah yang kasus penularannya cukup tinggi, terutama di Pulau Jawa.
Sebaliknya, Hasbullah tidak berharap para tokoh tersebut justru memberikan contoh yang tidak baik dan cenderung kontraproduktif dalam upaya pengendalian Covid-19.
"Jadi, jangan justru mengompori yang keliru, yang nyinyir," katanya.
Dia menyadari sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah dan edukasi yang dilakukan terhadap masyarakat berpendidikan rendah itu diakuinya cukup sulit untuk dilakukan.
"Masyarakat yang pendidikannya rendah akan lebih sulit bagi mereka untuk memahami bahwa risiko Covid-19 itu memang nyata dan memang ada. Bahwa vaksinasi itu memang efektif untuk mengurangi risiko. Bahwa pakai masker, menjaga risiko itu memang efektif," katanya.
Namun, pada kalangan masyarakat tersebut, edukasi dan masukan akan lebih mudah diterima jika disampaikan oleh para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang menjadi panutan di lingkungan mereka.
"Oleh karena itu, edukasi perlu dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh kelompok masyarakat tertentu," kata Hasbullah.
Untuk itu, ia berharap kontribusi dari para tokoh masyarakat untuk mendukung PPKM, sehingga pelaksanaannya berjalan efektif.
"Karena kalau enggak, yang rugi kita semua ini. Ekonomi tidak jalan. Pekerjaan makin berkurang. Pada akhirnya kita semua jadi susah," kata Hasbullah.
Sementara itu, perekonomian diprediksi akan membaik setelah PPKM Jawa-Bali dan vaksinasi. Syaratnya, masyarakat benar-benar mendukung dua kebijakan tersebut.
Pulihkan Ekonomi
Pengamat ekonomi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Sutia Budi mengatakan, mengerem laju persebaran Covid-19 menjadi paling utama dan tidak bisa ditawar-tawar.
"Pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali, selain mencegah Covid, sejatinya juga merupakan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Saat ini tentu terganggu. Tapi ini akan berdampak positif dalam jangka panjang. Langkah ini merupakan investasi yang sangat berharga,” kata Sutia Budi.
Dia mengungkapkan, untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek ini, maka bantuan sosial wajib secepatnya disalurkan. Selain itu, pemerintah perlu kerja cepat dan terukur.
“Vaksinasi sangat dinanti. Kabar baik bahwa fatwa MUI telah menyatakan salah satu vaksin halal dan suci. Tentu sangat melegakan kita semua. Pemerintah dan seluruh komponen bangsa harus gotong-royong, bekerja lebih keras lagi. Proses vaksinasi adalah pekerjaan besar, investasi besar,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini kegiatan ekonomi akan tetap berlangsung selama pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali. Dia optimis, ke depan ekonomi akan pulih.
"Kita cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun di kisaran 5 persen (pertumbuhan ekonomi)," ujar Airlangga.
Beberapa indikator yang mendorong pemerintah optimistis pergerakan ekonomi Tanah Air tetap bertumbuh walaupun ada pembatasan terlihat dari respons Indeks Harga Saham Gabungan yang menguat di level 6.128, begitu juga dengan nilai tukar rupiah.
Di samping itu, Airlangga mengungkapkan bahwa indeks Purchasing Manufactur Index Manufaktur Indonesia juga naik mencapai 51,3 dan beberapa harga komoditi mencapai harga tinggi di antaranya minyak kelapa sawit, batubara, dan nikel.
Vaksinasi kepada masyarakat pun disiapkan pemerintah yang rencananya dimulai pada pertengahan Januari 2021 dan diharapkan memberikan kepercayaan masyarakat setelah sebelumnya membuat perekonomian terpuruk lebih dalam akibat pandemi Covid-19.
"Pemerintah memerhatikan kebutuhan masyarakat yang utama adalah kesehatan, kemudian kedua pemerintah hadir untuk menjaga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," pungkasnya.
(mdk/rnd)