Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme
Peraturan Pemerintah sedang disiapkan untuk berlakukan UU Terorisme. Menurutnya, yang paling penting adalah mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian melakukan pemberantasan tindak pindana terorisme.
Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya Peraturan Pemerintah terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).
"Kita sudah melakukan satu tahapan revisi Undang-undang Terorisme ya, itu sudah ada, tetapi dalam amanat revisi ada beberapa PP yang harus kita terbitkan harus kita undangkan lagi. Nah hari ini kita mengoordinasikan pembuatan itu. Tadi kita lihat ada 6 yang harus kita selesaikan dalam setahun ini untuk melengkapi revisi Undang-undang itu," ucap Wiranto usai menggelar rapat di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7).
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Siapa Pak Warnoto? Saat ditemui, Pak Warnoto baru pulang dari ladangnya.
-
Kenapa Syawalan Morodemak digelar? Dilansir dari Demakkab.go.id, tradisi itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur terutama warga nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di tengah laut.
-
Kapan Prabowo Subianto menghadiri Upacara HUT Polri? Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hadir dalam upacara HUT Polri ke-78, Senin kemarin.
-
Kapan upacara wisuda purnabakti Kemenkumham diadakan? Dalam periode 1 September 2022 - 1 Agustus 2023 tercatat 1.288 Pegawai pensiun yang tersebar pada Unit Utama, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham.
-
Kapan HUT Korps Marinir TNI AL diperingati? Setiap tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL.
Dia pun menjelaskan, akan ada satu kelompok kerja yang nantinya menyelesaikan agar bisa segera operasional di lapangan. Menurutnya, yang paling penting adalah mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) mengenai pelibatan TNI dalam rangka membantu Kepolisian melakukan pemberantasan tindak pindana terorisme.
"Itu segera kita buat. Ada yang lain, yang mengatur misalnya masalah kompensasi korban, masalah bagaimana perlakukan-perlakuan dalam rangka soft approve dan sebagainya. Jadi intinya bahwa rapat kali ini kita sudah menyelesaikan rancangan mengenai penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah itu," tukasnya.
Dia menuturkan, tidak ada target PP yang harus selesai duluan karena bobotnya berbeda-beda.
"Mana yang lebih cepat, kita terbitkan. Karena bobotnya enggak sama. Ada yang perlu diskusi yang cukup panjang dan bisa segera. Misalnya, pelibatan TNI itu sudah siap kok, tinggal dimatangkan saja," katanya.
Dia pun menargetkan diselesaikan kurang lebih sebelum setahun. "Iya harus tahun ini. Karena amanat UU begitu. Tapi kita akan selesaikan sebelum setahun," tuturnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Anggota Komisi III minta penanganan kasus terorisme ditingkatkan
DPR jadi sasaran terduga teroris Riau, karena revisi UU Terorisme?
Undang-undang disahkan, penanganan kasus terorisme diharap lebih maksimal
Cegah teror, BNPT bentuk Satgas penindakan dengan fungsi intelijen
DPR dan Komjen Suhardi rapat bahas peran BNPT, Polri, TNI di UU Terorisme
Dubes Australia puji langkah Indonesia sahkan UU Terorisme