Periksa Sekda Bandung Barat, KPK Dalami Aliran Uang Bupati Aa Umbara
Ipi mengatakan, saksi lain yang diperiksa adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash-Shiddiq Kabupaten Bandung Barat, Agus Saefur Romdoni dan Staf Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Aji Rusmana.
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung Barat, Asep Sodikin terkait penerimaan uang untuk keperluan Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna (AUM) yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.
"Kepada para saksi yang hadir dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak untuk keperluan tersangka AUM," tutur Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (9/7).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Presiden? Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
Ipi mengatakan, saksi lain yang diperiksa adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Ash-Shiddiq Kabupaten Bandung Barat, Agus Saefur Romdoni dan Staf Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Aji Rusmana.
Kemudian enam saksi lainnya adalah PNS atas nama A. Fauzan Azzima, Chandra Kusuma, dan Aan Sopian Gentiana. Selanjutnya Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bandung Barat, Hilman Farid; Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat/Kabid Bina Marga 2017 sampai dengan 2019, Moch Ridwan Evi; dan pihak swasta Rini Rahmawati.
Hanya saja, keenamnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tanpa keterangan atau alasan apapun. KPK pun mengingatkan agar para saksi bersikap koperatif dan memenuhi panggilan berikutnya.
"KPK tetap mengimbau agar para saksi yang telah dipanggil secara patut menurut hukum untuk memenuhi panggilan penyidik. Dalam waktu dekat panggilan akan dikirimkan kembali," Ipi menandaskan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.
Selain keduanya, KPK juga menetapkan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG) sebagai tersangka. KPK menduga Aa Umbara menerima sekitar Rp 1 miliar terkait pengadaan ini.
Aa Umbara diduga membantu Totoh dan Andri mendapat proyek pengadaan bansos Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Sepanjang April-Agustus 2020, Pemkab Bandung Barat menyalurkan bansos bahan pangan dengan 2 jenis paket yakni bansos Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS) dan bansos terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).
Pembagian dua jenis bansos itu telah dilakukan sebanyak 10 kali dengan total realisasi anggaran senilai Rp 52,1 miliar.
Reporter: Nanda Perdana Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Perpanjang Masa Penahanan Aa Umbara
KPK Panggil Sekda Bandung Barat Terkait Korupsi Barang Darurat Covid-19
Dalami Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19, 10 Orang Diperiksa KPK
Dalami Penerimaan Gratifikasi Bupati Nonaktif Bandung Barat, 5 Saksi Diperiksa
Dalami Aliran Suap ke Aa Umbara, KPK Periksa Alda The Changcuters
Kasus Dugaan Korupsi Proyek Bansos Covid-19, KPK Periksa Gitaris The Changcuters