Pimpin Upacara di Papua, Wamen Raja Juli Antoni Intruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan
Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Presiden Jokowi sangat mencintai rakyat Papua, buktinya dengan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pimpin Upacara di Papua, Wamen Raja Juli Antoni Instruksikan Langkah Mitigasi Konflik Pertanahan
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni memimpin upacara untuk memberikan pengarahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Pengamat UI: Konflik PDIP dengan Presiden Jokowi Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik
- Usai Dideklarasikan Cawapres Ganjar, Mahfud Temui Pratikno Sampaikan Tiga Surat untuk Jokowi
- Ternyata Ini Proyek Besar di Pulau Rempang yang Diprotes Warga dan Picu Konflik
- Blak-blakan Megawati Ungkap Hubungannya dengan Presiden Jokowi
Upacara tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Wilayah BPN, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin, 27 November 2023. Selaku Inspektur Upacara, Raja Juli memberikan amanat pada upacara tersebut.
Raja Juli membuka amanatnya dengan menyebutkan bahwa sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, paradigma pembangunan Indonesia mulai berubah. Awalnya pembangunan dimulai dari pusat ke daerah, sedangkan Presiden Jokowi membangun dari daerah ke pusat.
Dalam membangunan tata kelola, Raja Juli mencontohkan seperti 7 pelayanan prioritas di Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, Presiden Jokowi menunaikan keadilan pertanahan secara professional.
“Presiden Jokowi sangat peduli dan cinta Papua. Bukan hanya dari segi pembangunan Infrastruktur tetapi juga suprastrukturnya. Di Kementerian ATR/BPN, mencintai Papua dan rakyat Papua dilakukan dengan memberikan pelayanan tata ruang dan pertanahan dengan profesional. 7 layanan prioritas harus menjadi fokus utama karena ini yang langsung terasa oleh rakyat,” kata Raja Juli.
Selanjutnya, Raja Juli mengintruksikan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan supaya bergerak secara proaktif dalam melakukan mitigasi serta penyelesaian konflik pertanahan. Mitigasi, dia menambahkan, dilakukan dengan proses pendaftaran tanah yang akurat. Adapun penyelesaian konflik tanah dilakukan dengan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait.
“Mari kita dorong komunikasi dan kolaborasi dengan Pemda agar menyusun perda Masyarakat Hukum Adat. Selanjutnya kita di BPN akan adminstrasikan tanah-tanah ulayat tersebut dengan cepat dan tepat,” ujar Politisi Partai Solidaritas Indonesia tersebut.
Di sisi lain, Raja Juli Antoni juga meminta supaya jajarannya memberikan perhatian yang maksimal terhadap pengadaan tanah di kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) supaya fasilitas kantor dan layanan publik dapat berjalan secara professional.
“Mari kita juga berkonsentrasi dalam pengadaan tanah di DOB. Fasilitas kantor dan layanan publik yang menyentuh hak dasar rakyat harus segera terbangun,” pungkas Raja Juli.