Pengamat UI: Konflik PDIP dengan Presiden Jokowi Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik
Pengamat memperkirakan para menteri dari PDIP dalam dilema sebagai anggota kabinet dan kader partai.
Konflik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul pencalonan putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, dikhawatirkan berdampak pada ketidakstabilan politik dalam negeri.
Pengamat UI: Konflik PDIP dengan Presiden Jokowi Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik
Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono mengatakan, pemicu konflik tersebut sudah terlihat pernyataan-pernyataan politikus PDIP.
Pernyataan teranyar disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, yang menyatakan PDIP merasa ditinggalkan akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto.
Prabowo dan Gibran didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Padahal, PDIP bersama sejumlah partai lainnya mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
"Selain itu, Hasto menyinggung 'tersanderanya' para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran," kata Vishnu, Rabu (1/11).
Isu yang diungkap Hasto dinilai membahayakan stabilitas politik pemerintah. PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo.
"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," ujarnya.
Vishnu berpandangan, gangguan politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden pada bulan November dan pemilihan selanjutnya.
Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontes politik 2024, yang meliputi pemilihan presiden, pemilihan umum nasional, dan pemilihan kepala daerah. Menurutnya, perlu adanya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.
"Ada baiknya PDIP maupun Presiden Joko Widodo mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi," ungkapnya.
Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini, sehingga bisa menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang.
